Pemberdayaan UMKM Masyarakat dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Palu

Ntvnews.id, Palu - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah KPPG Palu.

Kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel, Kota Palu ini berlangsung pada 4–6 September 2025 lalu dengan menghadirkan ratusan peserta dari kalangan pelaku UMKM, koperasi, desa, hingga lembaga pemerintahan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kadis Koperasi UKM Prov. Sulteng Sisliandy Ponulele, Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Prov. Sulteng Mohammad Iqbal, Kabid Bappeda Prov. Sulteng Ahfan Halim, Wakil Badan Gizi Nasional Fitri Utami, serta perwakilan Dinas Kesehatan Prov. Sulteng Budiman.

UMKM sebagai Motor Penggerak Program MBG. Dalam sambutannya, Kadis Koperasi UKM Provinsi Sulteng, Sisliandy Ponulele, menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendukung keberhasilan MBG.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan komunitas dan penguatan ekonomi lokal. Koperasi berperan sebagai tulang punggung distribusi dan stabilisasi pangan,” ungkapnya.

UMKM diharapkan mampu menjadi motor penyedia olahan pangan bergizi berbasis bahan lokal. Melalui kolaborasi lintas sektor, program MBG dapat berjalan berkelanjutan, inklusif, serta berdampak langsung pada pengurangan stunting dan peningkatan kualitas SDM Indonesia.

 Baca Juga: BAZNAS RI Distribusikan Paket ZChicken untuk Pengemudi Ojol dan Pekerja Rentan

Sejalan dengan itu, Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Prov. Sulteng, Mohammad Iqbal, menegaskan peran penting desa dalam mendukung ketahanan pangan melalui implementasi Permendesa No. 2 Tahun 2024.

Dana Desa 2025 diwajibkan mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan, termasuk MBG. BUMDes dan BUMDes Bersama ditetapkan sebagai pelaksana utama program dengan fungsi sebagai produsen, konsolidator, dan distributor pangan bergizi.

DPMD berperan dalam:

Mengawasi alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan MBG,

Memberikan pendampingan serta penguatan kapasitas BUMDes,

Melibatkan masyarakat desa dalam penyediaan pangan dan distribusi manfaat.

“Kolaborasi pemerintah, desa, perbankan, dan mitra pembangunan sangat krusial agar desa bisa mandiri, produktif, dan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegas Iqbal.

 Baca Juga: Bersama Ivan Gunawan, BAZNAS RI Kembali Salurkan Bantuan Air Bersih 45.000 Liter bagi Warga Palestina

Kemudian, Wakil BGN, Fitri Utami, menjelaskan bahwa Program MBG 2025 dirancang sebagai intervensi gizi terpadu yang menyasar balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak sekolah dan santri, termasuk di wilayah terpencil maupun terdampak bencana.

Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 3.000 sasaran penerima manfaat akan dilayani dengan makanan bergizi berbasis bahan pangan lokal.

“SPPG menjadi pusat operasional yang mengintegrasikan rantai pasok pangan dari petani, nelayan, peternak, hingga UMKM lokal untuk kemudian disalurkan ke sekolah dan posyandu. Dengan sistem ini, MBG tidak hanya memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga menguatkan ekonomi desa,” jelas Fitri.

Keberhasilan SPPG sangat bergantung pada penerapan standar keamanan pangan, sertifikasi penjamah, serta pengawasan berlapis dari nasional hingga daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Satgas MBG, menyiapkan regulasi, serta memetakan potensi pangan lokal (ikan, daging, telur, dan lahan SPPG) sebagai fondasi utama. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam koordinasi lintas sektor, ketersediaan data, serta sosialisasi teknis program.