KPK Tegaskan Proses Penyidikan Bupati Pati Sudewo Masih Berjalan

Ntvnews.id, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa proses penyidikan terhadap Bupati Pati, Sudewo (SDW), masih berlangsung. Kepastian ini disampaikan langsung kepada perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang datang menyampaikan aspirasi ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. 

“Kami pastikan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses. Jadi, kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin, 1 September 2025.

Budi juga menerangkan bahwa perkara dugaan suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, yang menyeret nama Sudewo saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, masih dalam tahap pendalaman karena memerlukan ketelitian tinggi. 

“Butuh kecermatan dalam melakukan pendalaman maupun pengumpulan barang bukti, sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum termasuk dalam perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum,”  katanya. 

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memberikan informasi tambahan terkait kasus tersebut, jika ada. 

“Kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, atau informasi apa pun yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut. Terlebih, Gedung KPK adalah gedung rakyat yang selalu terbuka untuk seluruh masyarakat di Indonesia,”  ujarnya. 

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly turut mengimbau massa aksi untuk kembali ke kampung halaman setelah aspirasi mereka disampaikan dengan baik. 

“Seperti yang sudah disampaikan dari KPK bahwa perkara terhadap Bupati SDW tadi sudah berproses. Untuk itu kami harapkan dari seluruh warga Pati yang ada di depan kami ini, apabila sudah selesai penyampaian aspirasinya, maka kami mohon dengan sangat untuk kembali ke Pati dengan tertib,”  kata Lilipaly. 

“Jangan kita menyusahkan orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri. Yang penting aspirasi kita sudah didengar dan kita menunggu hasil kerja dari pihak KPK, tambahnya.

Nama Sudewo sebelumnya disebut dalam sidang perkara korupsi proyek perkeretaapian dengan terdakwa Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, serta Bernard Hasibuan, pejabat pembuat komitmen, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada 9 November 2023. 

Dalam persidangan tersebut, jaksa menyampaikan bahwa penyidik KPK telah menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Bukti berupa foto uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing turut ditunjukkan ke hadapan majelis hakim. 

Namun, Sudewo membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menerima uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, maupun Rp500 juta yang disebut berasal dari Bernard Hasibuan melalui stafnya bernama Nur Widayat. 

Kasus ini mencuat ke publik setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. 

Setelah OTT itu, KPK langsung menetapkan 10 orang sebagai tersangka, yang kemudian ditahan terkait proyek-proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 

Seiring perkembangan kasus, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang hingga November 2024, dan dua korporasi juga ditetapkan sebagai tersangka. 

Kemudian, pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yaitu seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan bernama Risna Sutriyanto (RS). 

Adapun proyek-proyek yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini antara lain Jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso,Pembangunan jalur rel di Makassar, Sulawesi Selatan,Empat proyek konstruksi dan dua proyek pengawasan di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat,Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa–Sumatera.

KPK menduga bahwa dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, telah terjadi rekayasa pengadaan sejak tahap administrasi hingga pemilihan pemenang lelang, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatur hasil tender. 

(Sumber: Antara)