VIDEO: Warga Pati Geruduk Gedung KPK Pagi Ini

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 1 Sep 2025, 11:00
thumbnail-author
Beno Junianto
Penulis & Editor
Bagikan
Tiba di Jakarta, ratusan warga Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan gedung KPK pagi ini, Senin (1/9). Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Pati Bersatu itu mendesak KPK agar mengusut dugaan kasus Korupsi yang menjerat Bupati Sadewo. Tiba di Jakarta, ratusan warga Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan gedung KPK pagi ini, Senin (1/9). Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Pati Bersatu itu mendesak KPK agar mengusut dugaan kasus Korupsi yang menjerat Bupati Sadewo. (jakarta24jam)

Ntvnews.id, Jakarta - Tiba di Jakarta, ratusan warga Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan gedung KPK pagi ini, Senin (1/9). Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Pati Bersatu itu mendesak KPK agar mengusut dugaan kasus Korupsi yang menjerat Bupati Sadewo.

Video kedatangan warga Pati tersebut diunggah akun jakarta24jam.id. Dari video terlihat para warga Pati yang tiba di KPK membawa poster dan spanduk berisikan tuntutan.

Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus yang menyeret Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by JAKARTA 24JAM (@jakarta24jam.id)

Dalam sidang itu, jaksa KPK menyinggung penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo, lengkap dengan barang bukti berupa foto uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing.

Sudewo membantah tuduhan tersebut. Ia juga menolak klaim menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Dari OTT itu, KPK menetapkan sepuluh tersangka. Hingga November 2024 jumlahnya bertambah menjadi 14 tersangka, termasuk dua korporasi.

x|close