Ntvnews.id, Jakarta - Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tiba di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 1 September pagi sekitar pukul 09.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka langsung melantunkan selawat bersama-sama di jalan depan gedung.
Rombongan datang menggunakan sejumlah bus. Mereka membawa poster bergambar tangkapan layar pemberitaan terkait Bupati Pati, Sudewo. Kehadiran warga tersebut mendapat pengawasan ketat dari petugas keamanan, termasuk satpam dan aparat kepolisian yang berjaga serta mengatur arus lalu lintas.
Kedatangan mereka tak lepas dari proses hukum yang tengah dijalani Bupati Pati. Pada 27 Agustus 2025, Sudewo dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Saya menjawab semua pertanyaan penyidik KPK dengan jujur dan apa adanya, termasuk mengenai aliran uang tersebut,” tegasnya, dilansir Antara.
Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus yang menyeret Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023.
Dalam sidang itu, jaksa KPK menyinggung penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo, lengkap dengan barang bukti berupa foto uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing.
Sudewo membantah tuduhan tersebut. Ia juga menolak klaim menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Dari OTT itu, KPK menetapkan sepuluh tersangka. Hingga November 2024 jumlahnya bertambah menjadi 14 tersangka, termasuk dua korporasi.
Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan tersangka ke-15, yakni aparatur sipil negara Kemenhub bernama Risna Sutriyanto.
Perkara ini mencakup sejumlah proyek strategis, seperti jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan rel kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Dalam prosesnya, KPK menduga terjadi rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender untuk mengatur pelaksana proyek.