Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI Bahas Anggaran 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi I DPR RI mengadakan rapat tertutup bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membicarakan rencana kerja serta alokasi anggaran tahun 2026. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari nota keuangan yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono.

"Jadi, sudah kita dapat dan pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 1 September 2025.

Utut menegaskan bahwa hasil pembahasan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, baik di internal TNI maupun dalam sinergi dengan lembaga negara lainnya. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo mengenai arah pembangunan bangsa.
"Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batujajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa," katanya.

Baca Juga: Belasan Personel Gabungan Dikerahkan Cari Helikopter Hilang Kontak di Mentewe, Kalsel

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menuturkan bahwa Kemenhan telah memperoleh alokasi anggaran yang cukup untuk tahun 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk peningkatan kemampuan pertahanan, penguatan kekuatan militer, hingga penambahan alat utama sistem persenjataan.

Meski demikian, menurutnya, Kemenhan tetap membutuhkan tambahan anggaran guna mendukung optimalisasi sejumlah program serta pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk dalam hal defense supporting economy sebagai penopang stabilitas keamanan nasional.

"Tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat," katanya.

(Sumber: Antara)