Staf Khusus Menteri HAM RI saat bertemu Bupati Lombok Barat Lalu Muhammad Zainudin di Kantornya, Rabu, 4 Maret 2026. (Bakom RI)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia memperkenalkan dua program prioritas tahun 2026, yakni Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) serta Desa Sadar HAM, saat bertemu Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zainuddin di kantornya di Lombok Barat, Rabu, 4 Maret 2026.
Kedua program tersebut dirancang menyasar langsung masyarakat di tingkat kampung, desa, hingga kelurahan agar nilai dan prinsip hak asasi manusia dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta menjelaskan bahwa Desa Sadar HAM difokuskan pada penguatan pemahaman dan implementasi HAM di level akar rumput.
“Desa Sadar HAM kami hadirkan untuk memastikan penguatan nilai-nilai HAM itu langsung menjangkau masyarakat di desa-desa. Selain itu juga untuk memastikan aspek-aspek penghormatan, pelindungan, penegakan hingga pemenuhan HAM di masyarakat tingkat desa, menjadi lebih terjamin” ungkap Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta, Rabu, 4 Maret 2026.
Thomas menuturkan, pada tahun 2026 program Desa Sadar HAM ditargetkan menjangkau sedikitnya 2.000 desa di seluruh Indonesia. Implementasi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam juga akan dilakukan secara paralel dengan cakupan luas agar dampaknya terasa secara nasional.
Baca Juga: Natalius Pigai Sebut Penolakan MBG Sama dengan Menentang Hak Asasi
Ia menambahkan, kedua program tersebut juga berkontribusi terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG’s) dengan 17 indikator yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik.
“Pak Menteri HAM tegaskan bahwa hadirnya program-program ini juga untuk mempercepat target capaian SDG’s ya di situ ada target menghapus kemiskinan, tidak ada kelaparan, sanitasi, air bersih termasuk kesetaraan gender, termasuk terciptanya keadilan dan perdamaian dan lain-lainnya,” jelas Thomas.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zainuddin menyatakan dukungannya terhadap implementasi program tersebut di wilayahnya. Ia menilai inisiatif tersebut relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Lombok Barat saat ini.
Baca Juga: Pigai: Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Siap Tangani Krisis Venezuela
“Kami sambut baik dan siap dukung karena ini program yang sangat baik. Bicara konflik saja di wilayah kami ini banyak sekali dan tentu kita butuh peran Kementerian HAM sama-sama kita selesaikan ya melalui Kampung Redam. Termasuk Desa sadar HAM karena isu-isu HAM ini banyak sekalii dan kita butuh kerja bersama mengatasinya,” kata Zainudin.
Ia mencontohkan konflik yang kerap terjadi, seperti di Desa Mareje yang melibatkan umat Muslim dan Buddha.
Selain itu, isu hak asasi manusia yang tengah menjadi perhatian adalah maraknya aktivitas tambang ilegal yang dikelola masyarakat secara sporadis, termasuk persoalan pertanahan.
“Ke depan tentu kolaborasi kami dengan Kementerian HAM akan diperkuat melalui hadirnya program-program ini,” pungkas Zainudin.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir dua Staf Khusus Menteri HAM lainnya, Martinus Pigai dan Herman Dogiyai, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Ahmad Saikhu.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
