Ntvnews.id, Tel Aviv - Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, memaparkan tahap-tahap rencana pendudukan penuh atas Kota Gaza, meski negosiasi tidak langsung mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas masih berlangsung hingga Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut laporan penyiar publik Israel, KAN, Zamir telah menyetujui rencana itu pada Minggu, sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, diperkirakan akan memberi persetujuan pada Selasa.
Awal Agustus lalu, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah mengesahkan rencana besar untuk mengambil alih kembali seluruh Jalur Gaza secara bertahap, dimulai dari Kota Gaza.
Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 20 Agustus 2025, strategi tersebut mencakup pemindahan paksa hampir satu juta warga Palestina ke bagian selatan, mengepung kota, lalu melakukan serangan darat ke area permukiman.
Baca Juga: Fakta-fakta PM Palestina Umumkan Bentuk Komite Sementara Pemerintah Gaza
Sebagai langkah awal, pada 11 Agustus tentara Israel menggempur wilayah Zeitoun di tenggara Gaza. Saksi mata melaporkan operasi itu mencakup peledakan rumah dengan robot berisi bahan peledak, serangan artileri, penembakan acak, serta pengungsian massal.
Media Israel Walla menuliskan bahwa rencana Zamir disusun dengan mengacu pada “pelajaran dan prinsip utama” untuk membuat pendudukan lebih efektif.
Strategi itu juga menekankan perlunya memperkuat pasukan di Gaza utara guna membuka jalan bagi pengambilalihan kota, dengan sebagian besar tugas diserahkan kepada pasukan reguler.
Baca Juga: Momen Detik-detik Bantuan dari Indonesia Diturunkan dari Hercules ke Gaza Palestina
Langkah persiapan Israel tersebut tetap berjalan di tengah pembicaraan gencatan senjata. Hamas dilaporkan telah menerima proposal dari Mesir dan Qatar untuk jeda pertempuran selama 60 hari. Kelompok itu juga berulang kali menegaskan kesediaannya membebaskan sandera Israel dengan syarat perang dihentikan, pasukan Israel ditarik, dan tahanan Palestina dibebaskan.
Sejak Oktober 2023, agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina serta menghancurkan infrastruktur, mendorong jutaan orang ke ambang kelaparan.
Pada November 2024, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).