Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa proyek “Sekolah Rakyat” merupakan inisiatif besar Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk membantu masyarakat tidak mampu melalui penyediaan pendidikan gratis dan menyeluruh, termasuk pembiayaan asrama dan kebutuhan pokok siswa.
"Sekolah rakyat kayaknya. Nanti lead sectornya yaa," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.
Menurut Tito, saat ini sedang dibahas berapa banyak sekolah rakyat yang akan diluncurkan pada tahap awal.
"Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan." jelasnya.
Baca Juga: Mendagri Tito Sampaikan Pesan Prabowo untuk 1.110 Pamong Praja Muda: Jadilah ASN Profesional
Ia menegaskan bahwa Kemendagri turut mendukung penuh, meskipun pelaksanaan utamanya berada di bawah Kementerian Sosial. “Dari Kemendagri juga mendukung, dari Kemensos yang berada di depan, tapi kita semua mendukung,” ujarnya.
Tito menyebut bahwa Sekolah Rakyat yang memenuhi kriteria Presiden Prabowo adalah model asrama (boarding) yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
"Mana yang sekolah rakyat, yang memenuhi kriteria Bapak Presiden itu adalah boarding, istilahnya SD, SMP, SMA. Dan untuk masyarakat yang tidak mampu, anak-anaknya. Dan kemudian dibiayai juga makannya, siapkan, perlengkapannya semua disiapkan." tuturnya.
Ia menambahkan bahwa usulan tidak hanya datang dari pusat, tapi juga dari pemerintah daerah.
"Ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap." ucapnya.
Tito juga menekankan bahwa pemanfaatan aset tidak terpakai menjadi nilai tambah proyek ini.
"Nah, kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangunan itu kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus." jelasnya.
Baca Juga: AHY Cek Langsung Sekolah Rakyat di Lombok Barat
Rapat hari itu, lanjut Tito, merupakan upaya untuk menyinkronkan progres sebelum peluncuran resmi.
“Nah, hari ini saya kira semua dipanggil, termasuk Pak Mensos, Mendikdasmen, dan lain-lain untuk meet progress-nya sebelum beliau nanti akan melaunching sekolah rakyat tersebut di beberapa titik.” ucapnya.
Dalam laporan Kemendagri, Tito menyampaikan banyak Pemda yang mengajukan lahan, bahkan lebih dari 200 lokasi. Namun, banyak juga yang tidak memenuhi syarat minimal.
"Pemda banyak sekali yang mengajukan, melebihi di 200 malah. Tapi kan ada yang 2.000 meter, enggak sesuai kriteria. Kriterianya kan 5 hektar.” ungkapnya.
“Tujuannya kan anak-anak yang kurang mampu nanti, supaya mereka setelah tamat SMA, mereka naik kelas, enggak seperti orang tuanya, mungkin profesinya pengemis, atau mungkin pemulung. Anaknya, nggak seperti itu lagi. Jadi, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali,” pungkas Tito.