Anwar Ibrahim Tegaskan Laut Sulawesi Kaya Minyak, Siap Runding dengan Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru saja mengunjungi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Kedatangan Anwar ini tentu saja untuk membahas potensi minyak yang berada di Laut Sulawesi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim.

Terkait dengan sengketa perbatasan maritim itu pernah disampaikan PM Anwar dalam sesi tanya jawab bersama Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa, 22 Juli 2025 lalu. Menurut Anwar, hingga saat ini belum ada kesepakatan final antara Malaysia dan Indonesia terkait batas laut di kawasan tersebut.

“Masalah perbatasan Laut Sulawesi menyangkut kedaulatan nasional dan tidak akan diputuskan terburu-buru. Negosiasi dengan Indonesia masih berlangsung, tetapi belum ada kesepakatan yang ditandatangani,” ujarnya pekan lalu. 

Ia menjelaskan bahwa persoalan batas wilayah, baik darat, laut, maupun udara, merupakan hal serius yang menyangkut kedaulatan. Karena itu, tidak ada satu inci pun wilayah yang akan dikompromikan secara mudah.

Baca Juga: Kemlu RI Sebut Pertemuan Prabowo-Anwar Jadi Momentum Peningkatan Kerjasama

Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim (Sekretariat Presiden)

“Malaysia tidak mudah menyerahkan satu inci pun batas negara, baik laut, darat dan udara,” tegas Anwar.

Dalam pernyataannya, Anwar menyoroti potensi minyak dan gas di kawasan Laut Sulawesi yang menjadi titik sengketa. Ia menekankan pentingnya pendekatan diplomatik karena letak sumber daya alam di dasar laut tak mengenal batas negara secara kaku.

“Pilihan kita cuma dua, bertempur atau berunding, dan kita ada argumen yang kuat, macam kita minyak dalam apa nih peta, memang betul, walaupun minyak ini di dasar laut dia juga masuk kawasan Indonesia, minyak dan gas bukan sebagai kawasan Malaysia,” kata Anwar.

Ia melanjutkan bahwa meskipun menurut kajian Malaysia tahun 1979 sumber minyak lebih banyak berada di sisi mereka, realitas geologis membuat minyak tersebut juga menjalar ke wilayah Indonesia.

“Kita kata dari segi kajian lain 1979 itu minyak banyak sebelah kita, tapi kat sebelah dia (Indonesia) jadi kalau kita korek itu kena persetujuan dia, sebab minyak tu dia tak tunggu, tak ada sempadan, di bawah, dasar laut, dia pertikai, jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, runding lah, kita pertahankan kedudukan kita,” jelasnya.

Anwar juga menyinggung pengalaman masa lalunya saat menjadi utusan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia pada era Presiden Soeharto. Sengketa itu akhirnya dimenangkan Malaysia lewat putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002. Ia juga mengkritik penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh dengan Singapura.

“Pulau Batu Puteh itu ‘penyerahan’ yang terlalu mudah,” ucapnya.

Baca Juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim Didemo untuk Segera Mundur dari Jabatannya

Arsip foto - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/rwa.)

Terkait Laut Sulawesi, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah membahas isu ini secara khusus dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menawarkan solusi berbasis kerja sama, merujuk pada skema bersama yang pernah dilakukan antara Malaysia dan Thailand serta dengan Vietnam.

“Presiden Prabowo berkata kepada saya 'Pak Anwar sementara runding ini, sudah berpuluh-puluh tahun. Tak boleh kah buat seperti mana kita buat dengan Thailand, yang dipersetujui dengan kerajaan Kelantan yaitu Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) ataupun Joint Development Authority dengan Vietnam’,” kata Anwar.

Meski terbuka untuk kerja sama, Anwar menekankan bahwa Malaysia tidak dapat mengambil keputusan tanpa keterlibatan pemerintah negara bagian Sabah.

“Persoalan Laut Sulawesi harus melibatkan persetujuan Kerajaan Negeri Sabah,” ujarnya.

Hingga kini belum ada persetujuan resmi baik dari pihak Sabah maupun Indonesia. Pertemuan lanjutan antar kedua negara dijadwalkan akan digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 untuk membahas lebih lanjut kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai dan saling menguntungkan.