Usai Jadi Korban Doxing Diskominfo Jabar, Nomor HP Aktivis Neni Nur Hayati Juga Diretas

Ntvnews.id, Jakarta - Aktivis demokrasi Neni Nur Hayati mengungkapkan bahwa nomor ponselnya diretas sejak 17 Juli 2025, setelah ia menjadi korban doxing dan penyebaran video tanpa izin oleh akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat peretasan tersebut, Neni mengaku kehilangan akses komunikasi selama lebih dari satu minggu, termasuk kesulitan untuk menghubungi rekan-rekan media.

"Aku mau kontak mas, cuman kan nomor ini diretas sejak 17 Juli, aku enggak sempat kabari. Udah sekitar 1 minggu lebih," kata Neni saat dihubungi Ntvnews, Senin, 28 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa kini no HP-nya sudah dipulihkan dan ia berhasil kembali mengakses akun WhatsApp miliknya.

Baca Juga: Aktivis Neni Nur Hayati Kena Doxing dan Penyebaran Foto Tanpa Izin oleh Diskominfo Jabar

“Aku juga baru pulih ini WA (WhatsApp). Jadi ga bisa hubungi temen-temen media,” tambahnya.

Peretasan nomor ponsel ini menambah panjang daftar intimidasi digital yang dialami Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia tersebut. Sebelumnya, Neni menjadi sasaran serangan digital berupa doxing dan komentar kasar usai mengunggah video edukasi di TikTok yang mengkritisi peran buzzer dalam merusak kualitas demokrasi.

Video tersebut, yang awalnya bertujuan untuk mengedukasi soal ancaman pencitraan berlebihan pejabat publik dan pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat, justru diunggah ulang secara sepihak oleh akun resmi @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks. Akibatnya, Neni menerima gelombang serangan di akun media sosial pribadinya.

Baca Juga: Amnesty Internasional Desak Usut Tuntas Doxing Terhadap Aktivis Neni Nur Hayati

Dengan peretasan nomor ponsel yang terjadi secara bersamaan, Neni menilai ada pola sistematis yang bertujuan membungkam suara kritis masyarakat sipil. Ia menyerukan agar negara tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi warganya yang bersuara.

“Ini bukan hanya soal saya, tapi soal kondisi demokrasi kita yang sedang berada di titik rawan,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.

Hingga kini, belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dugaan keterlibatan dalam penyebaran video tanpa izin maupun tanggung jawab atas intimidasi digital yang dialami Neni.