Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengkaji ulang kebijakan penunjukan langsung BUMN Karya dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Mulanya, Lasarus mempertanyakan apakah instruksi presiden (inpres) terkait pembangunan irigasi memang mengamanatkan penunjukan langsung kepada BUMN Karya.
Dody lantas menjelaskan bahwa inpres tersebut memuat dua opsi pelaksanaan proyek, yaitu melalui penunjukan langsung BUMN Karya atau secara swakelola. Dody mengatakan rinciannya sedang didiskusikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Diskusi itu meliputi penentuan wilayah yang akan dikerjakan melalui metode swakelola atau oleh BUMN Karya. Lasarus kemudian mengkritisi kinerja BUMN Karya yang dinilai sering gagal menyelesaikan proyek, namun tetap mendapat perlakuan istimewa.
Menurut dia, apabila kontraktor swasta gagal, kontraknya langsung diputus. Sebaliknya, BUMN Karya tetap diberi perpanjangan kendati bermasalah.
"Kalau badan usaha swasta murni melakukan gagal dalam pekerjaan, putus kontrak. BUMN Karya perpanjang sampai bertahun-tahun, enggak diputus-putus kontraknya," ujar Lasarus saat rapat bersama Kementerian PU, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.
Lasarus menyinggung adanya konflik kepentingan karena banyak pejabat Kementerian PU yang merangkap sebagai komisaris di BUMN Karya.
Ia menilai hal itu menjadi salah satu alasan mengapa kontrak BUMN Karya tetap berjalan meski kinerjanya buruk dan seringkali tidak membayar utang mereka.
"Gagal kerjanya, ngutang enggak dibayar lagi. Banyak laporan ke komisi ini (dari orang-orang) yang enggak dibayar-bayar oleh BUMN Karya ini," papar Lasarus.
Menurut dia, proyek seperti pembangunan irigasi seharusnya bisa diberikan kepada kontraktor lokal.
Dengan menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor lokal, manfaat yang didapat bisa banyak. Contohnya seperti keterjaminan pekerjaan dilaksanakan secara baik dan mekanisme penegakkan aturan juga lebih mudah dilaksanakan.
Ia berharap Dody bisa mengkaji ulang penunjukkan langsung BUMN Karya dalam sebuah proyek.
"Jadi saya berharap pak menteri kaji ulang. Kami sepakat, pimpinan dan seluruh anggota, minta tolong dikaji ulang penunjukan BUMN karyanya. Pak Menteri, seluruh wakil rakyat minta supaya dikaji ulang penunjukan langsung kepada BUMN," tandas Lasarus.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
