Lemhannas Buka Suara Soal Pertemuan Prabowo dan Purnawirawan TNI

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 6 Mei 2025, 17:32
thumbnail-author
Alber Laia
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily (kedua dari kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily (kedua dari kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dok.Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menilai rencana Presiden Prabowo untuk bertemu para purnawirawan TNI merupakan langkah strategis yang menunjukkan sikap keterbukaan dan keinginan kuat menjaga harmoni dalam tubuh pemerintahan dan unsur pertahanan negara.

Menurut Ace, pertemuan ini sangat tepat dilakukan di tengah menguatnya aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang belum lama ini mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap terhadap arah pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Bakal Hadiri Halal Bi Halal Purnawirawan TNI-Polri Sore Ini

"Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau," kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Prabowo direncanakan akan bertemu langsung dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2025 pukul 16.00 WIB,. Pertemuan ini disebut menjadi momentum penting untuk menjalin kembali kesatuan visi antara pemerintahan dan para tokoh militer senior yang pernah menjadi pilar utama pertahanan negara.

Forum Purnawirawan sebelumnya menyampaikan delapan poin penting, termasuk tuntutan kembali pada UUD 1945 versi asli, penolakan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penghentian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2 dan proyek Rempang.

Mereka juga menyoroti isu ketenagakerjaan asing, penertiban tambang ilegal, serta menyarankan reshuffle kabinet dan pengembalian fungsi Polri ke bawah naungan Kemendagri.

Tak kalah menarik, Forum juga mengusulkan pergantian Wapres melalui MPR suatu wacana yang berpotensi memicu perdebatan konstitusional di ruang publik.

Para tokoh yang membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tersebut bukan nama sembarangan mulai dari Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno hingga Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, semua merupakan tokoh-tokoh penting yang pernah memainkan peran vital dalam sejarah TNI dan pemerintahan.

(Sumber: Antara)

x|close