DPR Minta Polri hingga Kejagung Usut Penggelapan Pajak Mobil Mewah Rp13 T

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 19:00
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. ANTARA/HO-DPR Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. ANTARA/HO-DPR (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian segara mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Terkait kasus dugaan praktik modus penggelapan atau menghindar dari kewajiban pajak yang melibatkan tiga perusahaan importir mobil mewah senilai Rp13 triliun.

Anggota Komisi III DPR ini, dirinya mengaku terkejut atas temuan PPATK membongkar modus perusahaan importir mobil mewah menghindar dari kewajiban pajak dengan senilai Rp13 triliun bukan jumlah yang kecil.

"Kami terus terang kaget banget dengan temuan PPATK ini. Cukup fantastis jumlahnya, Rp13 triliun lebih. Ini kerugian pajak yang tidak bisa dianggap sepele. Jika berhasil ditarik masuk ke kas negara, bisa membiayai program kerakyatan Presiden Prabowo yang manfaatnya bisa dirasakan jutaan rakyat Indonesia," kata Hasbiallah, Kamis, 19 November 2026.

Ia bahkan menduga angka Rp13 triliun yang ditemukan PPATK, baru sebagian kecil dari praktik manipulasi pajak yang sebenarnya.

Hasbiallah menilai nilai kemungkinan penyimpangan jauh lebih besar apabila aparat penegak hukum (APH) membongkar kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

"Saya pribadi dan sebagai wakil rakyat sangat geram dengan skandal ini. Saya bahkan menduga jumlah Rp13 triliun tersebut bisa jadi hanya puncak gunung es dari angka manipulasi pajak yang sebenarnya," tuturnya.

"Angka sebenarnya bisa mencapai ratusan triliun jika dibongkar sampai ke akarnya. Jadi, saya minta seluruh aparat penegak hukum kita, mulai KPK, Kejagung, dan Kepolisian, bekerja sama membongkar kasus besar ini," sambungnya.

Hasbiallah mengatakan, APH harus benar benar menelusuri kasus temuan PPPTK dalam hal ini, kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Terutama kemungkinan adanya oknum petugas pajak, bea cukai, dan oknum aparat lainnya yang terlibat. Saya yakin kasus sebesar ini tidak mungkin dilakukan perusahaan impor mobil sendiri. Pasti melibatkan jaringan atau sindikat yang tidak lepas dari keterlibatan oknum aparat negara yang terkait," kata dia.

Hasbiallah menegaskan untuk membongkar kasus ini, pemerintah harus melibatkan Interpol untuk mengantisipasi kemungkinan adanya jaringan kejahatan lintas negara dalam praktik impor mobil mewah tersebut.

Ia berharap temuan PPATK menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan pembersihan di lingkungan perpajakan serta bea cukai. Terlebih, sejumlah kasus di kedua institusi tersebut sebelumnya telah menjadi sorotan publik.

"Tahun ini banyak kasus di lingkungan bea cukai, bahkan menyeret keterlibatan Dirjen Bea Cukai yang sekarang jadi tersangka. Sebelumnya juga sudah banyak kasus pajak yang menghebohkan," ungkapnya.

Ia menambakan pengusutan kasus ini, harus diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

Menurutnya, upaya menyelamatkan penerimaan negara penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, saya minta ini jadi momentum perbaikan, apalagi sekarang ini Presiden Prabowo sangat butuh dukungan dana besar untuk membiayai program-program kerakyatan," katanya.

"Jika dana ratusan triliun rupiah bisa diselamatkan dan masuk kas negara, saya yakin kita akan lebih mandiri dan stabil dalam keuangan negara dan pembiayaan pembangunan nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Ankalisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar kasus dugaan praktik pengemplangan pajak atau menghindari kewajiban yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah.

Ketiga grup perusahaan tersebut diduga menggunakan skema under invoicing atau pencantuman nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.

PPATK mengungkap kasus tersebut berdasarkan hasil analisis transaksi ketiga grup perusahaan pada periode Maret hingga April 2026.

Hasil analisis menunjukkan dugaan omzet penjualan mobil mewah yang tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157.

"Berdasarkan hasil analisis, total omzet atas penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai nilai Rp13.084.582.154.157," demikian dikutip dari Laporan Semester PPATK 2026, Kamis, 19 November 2026.

Dalam menjalankan aksinya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga memanfaatkan rekening nominee dan membentuk sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan aliran transaksi serta penerimaan hasil penjualan mobil mewah di Indonesia.

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya PPATK mendukung penegakan hukum di sektor perpajakan.

Sepanjang semester I-2026, PPATK telah menerbitkan 93 produk intelijen keuangan terkait dugaan tindak pidana perpajakan dengan nilai transaksi mencapai Rp122,98 triliun.

Selain itu, pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK oleh Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2020 hingga Juni 2026 tercatat telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun.

TERKINI

Load More