Cak Imin: 70 Persen Kekayaan Alam Perlu Dikelola Negara untuk Perkuat Keadilan Ekonomi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2026, 23:05
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (NTVnews)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menilai pengelolaan kekayaan alam yang lebih besar oleh negara menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keadilan ekonomi. 

Menurutnya, melimpahnya sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak.

"70% kekayaan alam harus dikelola oleh negara agar negara segera mendapatkan dana bagi apa yang disebut terwujudnya keadilan ekonomi," ucap Menko Muhaimin ke awak media, dikutip 19 November 2026.

Baca Juga: Menko Muhaimin Iskandar: Anggaran Pemberdayaan Harus Jadi Arus Utama APBN

Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam melalui kebijakan satu pintu untuk mencegah manipulasi, penipuan, serta aliran penerimaan negara yang tidak terpantau.

Lebih jauh, Menko Muhaimin menyampaikan gagasan agar negara mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan kekayaan alam. 

Ia menyebut pengelolaan hingga 70 persen kekayaan alam oleh negara sebagai arah yang dapat memperkuat kapasitas fiskal dan pembiayaan keadilan ekonomi.

Dengan pengelolaan yang lebih besar, negara diharapkan memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Menko Muhaimin, persoalan mendasar yang harus dibenahi adalah bagaimana kekayaan nasional dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. 

Indonesia tidak boleh terus-menerus berada pada posisi sebagai pasar bagi produk dan kepentingan ekonomi negara lain.

Ia mencontohkan industri otomotif yang seharusnya tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran produk, tetapi juga membangun ekosistem produksi di dalam negeri.

"Misalnya contoh sederhana, BYD boleh memasarkan produknya di sini, tapi minimal mulai dari rodanya, joknya, dan semua komponennya harus dibuat oleh anak-anak negeri sendiri, bukan semuanya dibawa dari negara seberangnya," jelas Menko Muhaimin.

"Itu contoh-contoh bagaimana dimulai politik baru, dimulai kebijakan baru, yang insyaallah adalah orientasi yang menjawab keadaan ini," sambungnya.

Menurutnya, orientasi pembangunan ekonomi perlu menempatkan kepentingan dalam negeri sebagai prioritas. Dengan demikian, investasi dan aktivitas industri tidak hanya meningkatkan aktivitas pasar, tetapi juga membuka peluang kerja, memperkuat industri lokal, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Menko Muhaimin menegaskan, penguatan peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam harus berjalan beriringan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi atau investasi, tetapi juga dari seberapa luas masyarakat memperoleh manfaat dan kesempatan untuk berkembang.