Aceh (Instagram)
Ntvnews.id, Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh, menyusul dinamika cuaca ekstrem dan meningkatnya potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Baca juga: 8 Saksi Kasus Penyadapan Listyo Sigit Cs Ajukan Perlindungan ke LPSK
Kebijakan tersebut mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 November 2026 terkait kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera. Selain itu, penetapan juga mempertimbangkan analisis dan prediksi curah hujan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Melalui kebijakan ini, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah yang dilakukan meliputi pemantauan situasi selama 24 jam, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga menyiagakan personel agar siap dikerahkan sewaktu-waktu ke lokasi bencana.
Secara khusus, enam instansi teknis diminta menyiagakan personel, armada, dan peralatan berat. Keenam instansi tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.
Seluruh instansi tersebut juga diminta segera mengerahkan sumber daya ke titik-titik bencana apabila diperlukan.
Pemerintah Aceh berharap langkah antisipatif ini dapat mempercepat penanganan keadaan darurat, melindungi keselamatan masyarakat, serta meminimalkan dampak dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi selama masa siaga berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
