Gibran Mengundurkan Diri, Siapa yang Menggantikan Tugas Wapres Sementara?

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 Novemeber 2026.

Keputusan Gibran tersebut membuat posisi Wakil Presiden Republik Indonesia berpotensi mengalami kekosongan. Lantas, siapa yang akan menjalankan tugas-tugas wakil presiden selama proses pergantian berlangsung?

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur penunjukan pelaksana tugas (Plt) Wakil Presiden apabila jabatan tersebut kosong.

Dengan demikian, tidak ada pejabat yang secara otomatis ditunjuk untuk menggantikan Gibran sebagai Plt Wakil Presiden.

Perlu diketahui, posisi wakil presiden merupakan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum bersama presiden. Karena itu, pengisian jabatan yang kosong harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan melalui penunjukan langsung oleh presiden.

Baca Juga: 7 Fakta Pengunduran Diri Gibran dari Wapres

Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Diatur dalam UUD 1945

Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal tersebut menyebutkan:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Artinya, Presiden Prabowo Subianto nantinya harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.

MPR kemudian memiliki kewenangan untuk menentukan satu di antara dua calon tersebut sebagai wakil presiden pengganti.

Proses pemilihan itu harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.

Wakil presiden yang terpilih nantinya akan melanjutkan masa jabatan pemerintahan Prabowo-Gibran hingga periode berakhir pada 2029.

Baca Juga: Muzani Sebut Gibran Tak Banyak Bicara Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri

Mengapa Bukan Menteri yang Menggantikan Gibran?

Ketentuan mengenai pejabat yang menjalankan tugas sementara sering kali dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Namun, ketentuan tersebut berlaku untuk kondisi ketika jabatan presiden dan wakil presiden mengalami kekosongan secara bersamaan.

Dengan demikian, aturan tersebut tidak bisa diterapkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden apabila hanya Gibran yang mengundurkan diri, sementara Prabowo tetap menjabat sebagai presiden.

Artinya, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, maupun Menteri Pertahanan tidak otomatis menjadi pengganti Gibran.

Selama proses pergantian wakil presiden berlangsung, Presiden tetap menjalankan kewenangan dan tugas konstitusionalnya. Sementara itu, tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan melalui kementerian dan pejabat terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Juga: Momen 20 Menit Gibran di Gedung MPR: Datang, Kasih Surat, Pulang

Bagaimana Status Pengunduran Diri Gibran?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Yusril menyebut MPR nantinya akan menyampaikan pemberitahuan kepada presiden mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu, presiden diminta mengajukan dua calon pengganti.

Sebelum proses tersebut ditindaklanjuti, status dan mekanisme pemberhentian Gibran perlu mengacu pada keputusan resmi lembaga negara yang berwenang.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden langsung diisi oleh pejabat sementara. Pengisian posisi tersebut tetap harus melalui mekanisme pemilihan oleh MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.