BGN Evaluasi SPPG di Pulau Jawa untuk Jaga Keamanan dan Pemerataan MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di daerah yang jumlah dapurnya telah melebihi kapasitas pelayanan.

Evaluasi ini dilakukan untuk menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan merata. Tahap awal penilaian akan difokuskan pada SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, proses tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan jumlah dapur dengan kemampuan operasional serta kebutuhan penerima manfaat di setiap wilayah.

"Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan," ujar Prima di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.

Baca Juga: BGN Tegaskan Kendaraan Distribusi Bukan Komponen Biaya Operasional

Menurut Prima, peningkatan jumlah SPPG harus disertai pengelolaan yang terukur dan sesuai kebutuhan di lapangan. Sebab, keberadaan dapur yang terlalu terkonsentrasi di satu daerah dapat menyebabkan distribusi layanan tidak seimbang, sementara sejumlah wilayah lain masih membutuhkan akses MBG.

Karena itu, penilaian tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kondisi operasional setiap SPPG dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan dan jumlah penerima manfaat. Hasilnya akan menjadi landasan bagi BGN dalam menentukan kebijakan penataan agar pelaksanaan program lebih efektif.

"Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan," ucap Prima.

Pulau Jawa menjadi lokasi penilaian tahap pertama karena memiliki konsentrasi SPPG yang relatif tinggi sehingga membutuhkan penataan lebih lanjut.

Baca Juga: BGN Pastikan Gaji Pengawas Gizi dan Keuangan Tak Dipotong

Evaluasi tersebut juga akan membantu BGN memetakan keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi makanan, cakupan distribusi, serta jumlah masyarakat yang menerima manfaat program.

Melalui langkah ini, BGN berupaya memperkuat tata kelola MBG agar perluasan jangkauan program tetap diimbangi dengan pemenuhan standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan pemerataan pelayanan.

(Sumber: Antara)