BGN Mulai Grading Dapur MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah menata kapasitas dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tahap pertama akan menyasar SPPG di Pulau Jawa, khususnya wilayah yang memiliki jumlah dapur melebihi kebutuhan penerima manfaat.

Kebijakan grading ini bertujuan memastikan setiap dapur SPPG beroperasi sesuai kapasitas produksi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat standar keamanan pangan serta pemerataan distribusi makanan bergizi.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan penilaian terhadap SPPG diperlukan agar jumlah dapur yang beroperasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan.

"Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima, dikutip Senin, 9 November 2026.

Prima menjelaskan, peningkatan jumlah SPPG harus disertai pengelolaan yang terencana dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Sebab, penumpukan dapur MBG di wilayah tertentu berpotensi menyebabkan ketimpangan distribusi pelayanan.

Di satu sisi, terdapat daerah dengan jumlah SPPG yang relatif padat. Namun, di sisi lain, masih ada wilayah yang membutuhkan tambahan fasilitas agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh layanan MBG secara optimal.

Melalui grading, BGN akan memetakan kondisi operasional setiap SPPG dengan mempertimbangkan kemampuan produksi, jangkauan distribusi, serta jumlah penerima manfaat.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi landasan dalam menentukan kebijakan penataan dapur agar operasional program lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

pekerja menyiapkan paket makanan untuk mbg

Baca Juga: Program MBG dan KDKMP Turut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III-2026

Pelaksanaan grading tahap pertama difokuskan di Pulau Jawa karena wilayah tersebut memiliki konsentrasi SPPG yang relatif tinggi. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian jumlah dapur dengan kebutuhan pelayanan MBG.

BGN akan menjadikan hasil penilaian sebagai bahan evaluasi untuk membangun sistem operasional SPPG yang lebih terstruktur. Aspek yang menjadi perhatian meliputi keseimbangan jumlah dapur, kapasitas produksi makanan, jangkauan distribusi, hingga jumlah penerima manfaat.

Dengan demikian, keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan cakupan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menjamin setiap proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar.

Melalui kebijakan grading tersebut, BGN menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola MBG agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran. Pemerataan akses, kualitas gizi makanan, kapasitas pelayanan, dan keamanan pangan menjadi aspek penting yang terus diperkuat dalam penyelenggaraan program nasional tersebut.