Wamendagri Dorong Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Tanah Papua

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan di Tanah Papua dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Menurutnya, pembangunan Papua harus mengedepankan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif agar mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, bermartabat, serta sejahtera.

Kebijakan pembangunan di Papua, katanya, tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain. Pemerintah perlu mempertimbangkan keragaman sosial budaya, kondisi geografis, serta aspirasi masyarakat setempat agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Ribka menyebut perdamaian jadi harapan mendasar masyarakat Papua. Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan rasa aman sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pendekatan geokultural sangat diperlukan mengingat Papua memiliki kekayaan budaya dan keragaman masyarakat yang kompleks. Perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, hingga struktur sosial harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan.

Dengan memahami karakteristik masyarakat lokal, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, mudah diterima, serta sesuai dengan kebutuhan warga.

Selain aspek budaya, kondisi geografis Papua juga menjadi tantangan tersendiri. Wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, dan perbatasan memiliki persoalan yang berbeda, terutama terkait akses transportasi, konektivitas, distribusi logistik, serta pelayanan publik.

Atas dasar itu, Ribka menilai strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah dinilai lebih efektif dibandingkan menerapkan kebijakan seragam di seluruh Tanah Papua.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pendekatan multiaktor dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, kalangan akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Papua membutuhkan pembagian peran dan kontribusi yang jelas dari setiap pihak. Kolaborasi tersebut juga diperlukan agar seluruh kelompok masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.

"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," terangnya.

Ribka turut mengingatkan agar pemerintah menjaga kesinambungan antara proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dalam tahapan perencanaan harus tetap menjadi pedoman ketika program mulai direalisasikan.

Dengan begitu, pembangunan tidak kehilangan arah dan berbagai kebijakan yang telah dirancang benar-benar menghasilkan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat Papua.

Di sisi lain, penguatan pembangunan Papua juga membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mencakup pelaksanaan kebijakan afirmasi serta optimalisasi penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) Papua.

Ribka menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program berjalan selaras. Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk mencegah ego sektoral yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan.

Ia menegaskan, kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara optimal. Pemda memiliki peran strategis dalam menentukan arah perubahan melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

"Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda.Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," ungkapnya.

Ribka berharap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dapat menjadi pijakan bersama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta kolaborasi lintas sektor, pembangunan Papua diharapkan semakin inklusif dan berkelanjutan.