DPR Minta Ketahanan Siber RI Diperkuat

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penguatan keamanan dan ketahanan siber nasional. Ini menyusul serangkaian serangan siber yang menimpa sejumlah perusahaan dan penyedia layanan digital di Jepang.

Hal tersebut dinyatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Ia menilai Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar pada ketahanan siber. Upaya itu diperlukan agar sistem dan layanan tetap berfungsi ketika terjadi gangguan.

Apabila ada sistem yang berhasil diserang, dampaknya harus bisa dibatasi dan pelayanannya segera dipulihkan. Jangan sampai satu serangan melumpuhkan banyak layanan sekaligus.

Sukamta mencontohkan, ketergantungan perusahaan dan lembaga pada penyedia infrastruktur digital yang sama. Saat satu penyedia mengalami gangguan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pengguna sekaligus.

Atas itu, keamanan infrastruktur digital strategis, kemampuan mendeteksi dan menangani serangan, serta kesiapan sistem cadangan dan pemulihan layanan perlu ditingkatkan. Di samping itu, pengembangan tenaga ahli keamanan siber dan latihan menghadapi serangan berskala besar juga perlu terus ditingkatkan.

"Kita punya banyak sektor penting yang sekarang sangat bergantung pada sistem digital, mulai dari telekomunikasi, energi, perbankan, transportasi, kesehatan, sampai pelayanan pemerintahan. Semua harus punya kesiapan yang baik," ujarnya, Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga: DPR Minta Water Bombing Ditambah untuk Padamkan Karhutla

Serangan siber di Jepang, kata Sukamta, jadi peringatan bagi Indonesia bahwa kemajuan teknologi dan infrastruktur digital tidak serta-merta membuat suatu negara terbebas dari ancaman siber.

"Serangan siber sekarang bukan hanya soal pencurian data atau gangguan komputer. Dampaknya bisa merembet ke kegiatan industri, distribusi barang, transaksi ekonomi, bahkan pelayanan publik. Kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi ancaman seperti ini," tuturnya.

Sukamta mengatakan, penguatan keamanan dan ketahanan siber membutuhkan kerja sama pemerintah, lembaga keamanan siber, operator infrastruktur, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Digitalisasi harus terus didorong karena manfaatnya besar bagi kemajuan bangsa. Tetapi semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi digital, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya.

"Infrastruktur digital Indonesia harus aman, kuat menghadapi serangan, dan cepat pulih ketika terjadi gangguan," tandasnya.