Revitalisasi Sekolah RI, Dirjen PAUD: Target 51 Ribu Sekolah Harus Selesai Desember 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan 51.000 satuan pendidikan dapat direvitalisasi dan diselesaikan hingga 31 Desember 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Dalam Inpres tersebut, pembenahan infrastruktur sekolah secara menyeluruh ditargetkan rampung paling lambat pada 2028.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan revitalisasi sekolah dilakukan dengan sejumlah prioritas, terutama untuk sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak.

"Prioritasnya ada tiga. Yang pertama adalah daerah bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan NTT yang harus kita selesaikan di tahun yang sama," ujar Gogot saat hadir dalam program Nusantara Economic Updates di studio Nusantara TV, Rabu (30/9/2026).

Prioritas kedua adalah sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang membutuhkan afirmasi serta perhatian khusus pemerintah.

Sementara prioritas ketiga adalah sekolah reguler yang mengalami kerusakan sedang hingga berat akibat kondisi alam atau faktor lainnya.

"Targetnya tahun 2026 ini 51.000 sekolah harus kita selesaikan di akhir 31 Desember 2026," tegasnya.

Data Dapodik Jadi Dasar Penentuan Sekolah

Gogot menjelaskan, pemerintah menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai salah satu dasar untuk menentukan sekolah yang masuk daftar prioritas revitalisasi.

Sekolah diwajibkan memperbarui data, terutama terkait kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut kemudian diverifikasi dan digunakan untuk membuat daftar pendek atau shortlist sekolah yang memenuhi kriteria.

"Yang pertama adalah melakukan update Dapodik, khususnya di dalam variabel sarana prasarana. Data itulah yang kita gunakan untuk membuat shortlist sekolah-sekolah yang berhak menerima revitalisasi karena persentase kerusakannya sudah diranking," jelas Gogot.

Menurut dia, data sekitar 62.000 sekolah telah melalui proses verifikasi dan validasi. Dari data tersebut, pemerintah daerah kemudian menentukan sekolah yang memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan paling prioritas untuk mendapatkan penanganan.

Sekolah yang masuk tahap berikutnya juga mendapatkan bimbingan teknis agar dapat menghitung secara lebih akurat kebutuhan revitalisasi.

Selain Dapodik, Kemendikdasmen melibatkan fasilitator dari perguruan tinggi, terutama yang memiliki keahlian di bidang teknik sipil.

Mereka melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan dan menghitung kebutuhan perbaikan setiap ruang.

"Fasilitator perguruan tinggi menghitung kebutuhan persisnya berapa setiap ruangan yang rusak. Mereka punya ilmu teknik bangunan sehingga bisa tahu persis berapa kebutuhannya," kata Gogot.

Sekolah kemudian dapat menggunakan konsultan perencana untuk menyusun kebutuhan pembangunan. Proposal tersebut selanjutnya diverifikasi kembali oleh tenaga ahli yang direkrut pemerintah untuk memastikan kebutuhan yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Sekolah Harus Aman Sebelum Kembali Digunakan

Kemendikdasmen juga memastikan sekolah yang telah direvitalisasi benar-benar layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Proses tersebut melibatkan konsultan pengawas yang bertugas memastikan hasil pembangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kita punya juga konsultan pengawas yang melakukan pengawasan, memastikan kondisi bangunan yang sudah direhab sudah layak untuk digunakan," tutur Gogot.

Menurutnya, aspek keselamatan menjadi perhatian utama. Selain kondisi bangunan yang aman, berbagai fasilitas pendukung juga harus berfungsi dengan baik, mulai dari toilet, UKS, hingga meja dan kursi.

"Intinya aman dari semua situasi. Memastikan sekolahnya siap untuk dimanfaatkan dan juga dipastikan semua prasarana yang disiapkan itu berfungsi," ujarnya.

Tantangan Revitalisasi Sekolah

Dalam pelaksanaannya, revitalisasi puluhan ribu sekolah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kualitas data Dapodik.

Gogot mengatakan masih terdapat operator sekolah yang mengalami kesulitan dalam menilai tingkat kerusakan bangunan ketika memasukkan data ke dalam sistem.

"Kadang belum optimal di dalam menilai kerusakan bangunan pada saat memasukkan data di Dapodik. Jadi Dapodik harus valid," katanya.

Untuk meningkatkan akurasi data, Kemendikdasmen telah melakukan berbagai pelatihan dan verifikasi berlapis, mulai dari operator sekolah, kabupaten/kota hingga unit pelaksana teknis di tingkat provinsi.

Jika ditemukan anomali, tim dari pemerintah pusat akan turun langsung untuk memastikan kondisi sekolah sesuai dengan data yang tercatat.

Tantangan lainnya adalah kondisi geografis Indonesia. Ribuan pulau dan akses transportasi yang terbatas dapat menghambat distribusi material pembangunan.

"Tahun lalu kita sempat ada empat daerah yang pada saat menjelang akhir tahun materialnya tidak bisa dikirim karena harus menyeberangi laut. Ombaknya tinggi sehingga tertunda sampai satu bulan, dua bulan," ungkap Gogot.

Keterbatasan sumber daya manusia di daerah juga menjadi persoalan. Konsultan perencana dan pengawas terkadang harus menangani banyak sekolah sekaligus karena jumlah tenaga yang memiliki kompetensi konstruksi masih terbatas.

Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah agar proses pembangunan dapat dipantau secara lebih ketat sehingga sekolah dapat selesai sesuai target.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto.

Penanganan Sekolah Terdampak Bencana Dilakukan Bertahap

Untuk sekolah yang terdampak bencana, Kemendikdasmen menerapkan pola penanganan secara bertahap.

Pada tahap tanggap darurat selama satu hingga tiga bulan, pemerintah memprioritaskan kebutuhan paling mendesak seperti tenda dan perlengkapan belajar melalui school kit.

Jika kondisi darurat berlangsung lebih lama, pemerintah menyiapkan ruang kelas darurat (RKD) yang dapat dibangun dalam waktu sekitar dua hingga empat minggu.

"Selama tenda berdiri kita siapkan RKD sehingga anak-anak bisa berpindah ke tempat yang lebih nyaman," jelas Gogot.

Setelah kondisi memungkinkan, pembangunan sekolah permanen dilakukan. Namun, apabila lokasi sekolah berada di kawasan yang masih rawan bencana dan tidak memungkinkan untuk dibangun kembali, maka relokasi menjadi pilihan.

"Kalau daerahnya itu daerah bencana dan tidak boleh dibangun, kita perlu relokasi, harus mencari lahan yang aman dari bencana," katanya.

Untuk kasus di Aceh, misalnya, Gogot menyebut terdapat 263 sekolah yang harus direlokasi dan proses tersebut masih berlangsung.

Pembelajaran Tetap Berjalan di Tengah Bencana

Kemendikdasmen juga memastikan proses revitalisasi tidak membuat siswa kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Untuk wilayah terdampak bencana, pemerintah menyiapkan pola pembelajaran yang menyesuaikan kondisi darurat. Materi pembelajaran dipilih berdasarkan kompetensi yang paling esensial.

"Keselamatan utama, pendidikan juga utama. Jadi dua-duanya harus kita prioritaskan," ujar Gogot.

Jika kondisi belum memungkinkan untuk belajar di bangunan sekolah, siswa dapat belajar di tenda atau ruang kelas darurat dengan menggunakan modul yang telah disederhanakan.

Kemendikdasmen juga memberikan pendampingan psikososial bagi anak-anak yang terdampak bencana.

Kegiatan belajar tidak selalu dilakukan melalui buku dan soal, tetapi juga melalui permainan, bernyanyi, bercerita, serta berbagai aktivitas yang membantu anak mengekspresikan perasaan mereka.

"Jadi dengan bermain, dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita siapkan, memastikan anak-anak tetap kondisi gembira dan belajar tidak harus dengan modul atau buku yang tebal-tebal," kata Gogot.

Sekitar 2.400 Sekolah Terdampak Gempa di NTT

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kemendikdasmen mencatat sekitar 2.400 sekolah terdampak gempa. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 sekolah mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan rehabilitasi terhadap sekitar 700 sekolah tersebut mencapai Rp1,1 triliun.

Namun, proses asesmen masih berlangsung karena kondisi bangunan dan aktivitas gempa susulan membuat data kerusakan bersifat dinamis.

"Datanya sangat dinamis. Tapi dengan berjalannya waktu kita sudah harus memastikan anak-anak tetap bisa belajar, meskipun sambil bermain dan pendampingan psikososial," tutur Gogot.

Kemendikdasmen juga berkoordinasi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebelum memutuskan tahapan penanganan.

Setelah lokasi dinyatakan aman, pemerintah dapat menempatkan tenda maupun ruang kelas darurat sebelum pembangunan permanen dilakukan.

Untuk NTT, pemerintah telah mengirimkan sekitar 40 ruang kelas darurat dan 10 tenda ke sejumlah lokasi terdampak.

Skema Swakelola Tingkatkan Sasaran hingga 54 Persen

Program revitalisasi tahun anggaran 2025 tercatat telah menyelesaikan perbaikan 16.167 sekolah dengan total anggaran Rp16,9 triliun, yang memberi manfaat langsung bagi lebih dari 4,23 juta peserta didik.

Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akhir 2025, terdapat sekitar 203.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana prasarana, di mana 62.000 sekolah di antaranya telah merampungkan proses verifikasi dan validasi (verval).

Salah satu faktor pembeda utama dalam pelaksanaan revitalisasi ini adalah penerapan skema swakelola, di mana anggaran ditransfer langsung ke rekening sekolah dan dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bersama masyarakat sekitar.

Pemanfaatan swakelola berhasil menekan margin keuntungan kontraktor sebesar 10 persen atau setara Rp1,6 triliun, sehingga efisiensi anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah cakupan sasaran sekolah hingga 54 persen dari target awal.

"Dengan adanya swakelola ini, efisiensi kita bisa mencapai 16.176 sekolah dari target awal 10.000 sekolah. Kenaikan sasaran hingga 54 persen ini terjadi karena efisiensi anggaran yang luar biasa. Selain efisiensi biaya, timbul rasa memiliki (ownership) dan kehati-hatian yang tinggi dari pihak sekolah dan komunitas," tegas Gogot.

Selain efisiensi, skema swakelola turut memberi dampak ekonomi signifikan dengan menyerap 350.000 tenaga kerja lokal serta menggerakkan UMKM dan toko bangunan terdekat melalui sistem Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).