Menteri PU Dody Hanggodo saat melakukan sidak.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo tidak ingin hanya mengandalkan laporan berjenjang dari bawahannya untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Sekitar tiga minggu sebelum melakukan inspeksi mendadak ke Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026, Dody membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp (WA).
Masyarakat diminta melaporkan langsung titik-titik sawah yang mengalami kekeringan dan belum tertangani.
Langkah itu dilakukan setelah Dody menerima laporan dari jajaran kementerian yang menyebut kondisi kekeringan terkendali. Melalui dashboard monitoring, sekitar 73.000 hektare sawah dilaporkan telah diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Namun, laporan masyarakat memberikan gambaran berbeda.
Informasi yang masuk melalui WhatsApp, ditambah pemantauan percakapan di media sosial, menunjukkan masih ada persoalan kekeringan yang belum terselesaikan. Dody kemudian memilih turun langsung.
Di Pebayuran, sekitar 1.000 hektare sawah dilaporkan mengalami kekurangan air selama kurang lebih tujuh bulan. Padahal, terdapat aliran sungai yang masih memiliki air tidak jauh dari area persawahan.
Temuan itu membuat Dody menegur sejumlah pejabat yang berada di lokasi. Rekaman teguran tersebut kemudian beredar dan menjadi perhatian publik.
Bagi Dody, persoalannya bukan sekadar soal laporan yang berbeda dengan kondisi lapangan. Ia tidak ingin informasi yang diterima pimpinan berhenti pada laporan yang membuat semuanya terlihat baik.
“Saya perlu mendengar langsung dari masyarakat. Karena ukuran keberhasilan pelayanan pemerintah bukan hanya apa yang tertulis dalam laporan, tetapi apa yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dody, Minggu, 27 September 2026.
Ia mengakui sikapnya di lapangan cukup keras dan meminta maaf jika tutur katanya dianggap berlebihan. Namun, ia menegaskan kemarahan itu muncul karena melihat petani masih kesulitan mendapatkan air.
“Saya marah bukan karena persoalan pribadi. Saya marah karena melihat masyarakat, khususnya petani, yang seharusnya mendapatkan pelayanan negara justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti kekurangan air,” katanya.
Sidak Pebayuran menunjukkan pentingnya saluran informasi langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Laporan berjenjang dan dashboard tetap dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Namun, informasi tersebut perlu diuji dengan kondisi nyata di lapangan.
Kanal WhatsApp yang dibuka Dody menjadi salah satu cara untuk memotong jarak tersebut. Petani dapat menyampaikan persoalan secara langsung, sementara pemerintah memiliki informasi pembanding terhadap laporan internal.
Bagi agenda swasembada pangan, persoalan ini menjadi penting. Keberhasilan pembangunan irigasi pada akhirnya bukan hanya diukur dari laporan pekerjaan atau jumlah hektare yang disebut terselamatkan.
Ukuran sederhananya adalah apakah air benar-benar sampai ke sawah ketika petani membutuhkannya.
Dody menegaskan, dirinya tidak membutuhkan laporan yang sekadar membuat pimpinan merasa semuanya berjalan baik. Ia justru meminta jajarannya menyampaikan kondisi sebenarnya agar persoalan dapat segera ditangani.
“Jangan takut menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Saya lebih baik menerima laporan yang tidak menyenangkan tetapi benar, daripada laporan yang menyenangkan tetapi masyarakat masih kesulitan. Yang kita kejar adalah pelayanan nyata bagi petani dan terwujudnya swasembada pangan,” tandas Dody.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
