Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta pemerintah daerah (pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyerahkan data sementara serta memetakan seluruh titik kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores. Langkah ini dipandang mendesak agar tim Kementerian PU dapat langsung terjun ke lapangan untuk memulihkan seluruh akses Jalan Trans Flores secara optimal.
Ketepatan data dari daerah menjadi kunci koordinasi agar pemeriksaan fisik dan penanganan darurat tidak ada yang terlewat.
“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” tegas Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8).
Dampak guncangan gempa sempat teridentifikasi merusak sembilan ruas jalan nasional, yang mencakup puluhan titik longsoran, patahan badan jalan, hingga kerusakan pada jembatan dan plat duiker.
Meski demikian, pemulihan penanganan darurat menunjukkan kemajuan signifikan. Per 16 Agustus 2026, seluruh sembilan ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali fungsional seperti, Jalur Trans Flores: Delapan ruas jalan yang membentang dari Labuan Bajo–Ende–Maumere sudah dapat dilalui kendaraan dan Jalur Penunjang: Ruas jalan Ruteng–Reo–Kedindi telah berhasil difungsikan kembali.
Dalam aksi tanggap darurat tersebut, penanganan sementara berhasil mengatasi 40 titik longsoran dan empat titik patahan badan jalan. Sementara kerusakan di lima titik jembatan dan plat duiker tetap diupayakan agar dapat terus dilintasi demi memelihara mobilitas warga.
Guna mempercepat pembersihan dan perbaikan fisik, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mendistribusikan alat berat berupa tujuh unit excavator dan empat unit loader ke lokasi-lokasi rawan longsor serta kerusakan jalan.
Untuk menyinkronkan penanganan skala daerah, Dody menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta jajaran BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Menteri PU menegaskan kesiapan pemerintah pusat dalam memfasilitasi dukungan teknis, sementara penentuan skala prioritas perbaikan diserahkan kepada pemerintah daerah.
"Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan, kita yang mulai kerjakan. Kewajiban kami dari pusat bahwa memang membantu dan pak bupati sebagai mewakili membantu menjaga dan mana yang akan kita kerjakan," tutur Dody.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
