Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Kondusif, Dudung Sampaikan Apresiasi kepada Perwakilan Buruh

"Saya juga mengapresiasi komitmen dari keterwakilan dari buruh untuk menjaga aksi tetap damai dan tertib dan mari kita jaga ruang demokrasi ini bersama-sama," ujar Dudung usai menerima sejumlah perwakilan organisasi buruh di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa pemerintah senantiasa menghormati hak buruh dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, ruang dialog akan selalu terbuka selama aspirasi disalurkan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini diikuti oleh ribuan pekerja dari berbagai wilayah, seperti Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta. Massa dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) terpantau berkumpul di kawasan Patung Sudirman sebelum bergerak menuju kawasan UOB di Jalan M.H. Thamrin guna menyuarakan tuntutan mereka.

 

Baca Juga: KSP Dudung Pastikan Pemerintah Terbuka Berdialog Usai Terima 11 Tuntutan Buruh

Dudung menilai pemerintah dan kaum buruh sebenarnya memiliki visi yang sejalan, yakni mewujudkan ekosistem dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera. "Pada dasarnya, pemerintah dan buruh memiliki tujuan yang sama, yaitu dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera," katanya, sembari menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus berjalan selaras dengan keberlangsungan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan serikat buruh menyerahkan 11 poin aspirasi utama, yang mencakup desakan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memihak buruh; kepastian kerja dan pencegahan penyalahgunaan sistem alih daya (outsourcing), kontrak, serta pemagangan; upah layak; perlindungan pekerja platform; jaminan pesangon; hingga kebebasan berserikat.

Selain itu, para buruh turut menyoroti isu keselamatan kerja, penegakan hukum terhadap pelanggar hak-hak pekerja, perlindungan bagi buruh perempuan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan pelatihan keterampilan guna menghadapi tantangan era otomatisasi.

Untuk mengawal jalannya aksi dan berbagai kegiatan masyarakat di ibu kota, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 26.386 personel gabungan yang terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta Pamdal DPR/MPR guna mengamankan total 99 kegiatan masyarakat, termasuk 73 aksi penyampaian pendapat di muka umum.

 

Baca Juga: Said Iqbal Pastikan Aksi Buruh di Kementerian Keuangan Dibatalkan

 

(Sumber: Antara)