Alasan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Kemungkinan Lepas dari Inggris

Ntvnews.id, London - Para pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bertemu di Cardiff, ibu kota Wales, Senin, 14 September 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang ketiga wilayah memperoleh kemerdekaan dan melepaskan diri dari Inggris.

Pemimpin Skotlandia John Swinney, Pemimpin Wales Rhun ap Iowerth, serta Pemimpin Irlandia Utara Michelle O'Neill menandatangani kesepakatan bersama. Dokumen tersebut menegaskan hak ketiga wilayah untuk menentukan nasib sendiri.

Ketiganya merupakan pemimpin dari partai yang memiliki agenda nasionalisme di masing-masing wilayah, yakni Partai Nasional Skotlandia (SNP), Plaid Cymru di Wales, dan Sinn Fein di Irlandia Utara. Mereka mendorong kewenangan yang lebih besar bagi wilayah masing-masing dalam struktur Britania Raya, dengan kemerdekaan sebagai salah satu tujuan jangka panjang.

Namun, ketiga pemimpin tersebut tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang sama. Perbedaan terutama terlihat dalam persoalan mekanisme referendum serta kapan proses menuju kemerdekaan seharusnya dilakukan.

Alasan Keinginan Berpisah

Sinn Fein, partai yang berkuasa di Irlandia Utara, dikenal memiliki agenda untuk mendorong persatuan Irlandia dan mengakhiri ketergantungan politik terhadap Westminster.

Republik Irlandia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irlandia Selatan, memisahkan diri dari monarki Inggris dan menjadi negara merdeka pada 1949. Perbedaan politik dan identitas menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pemisahan tersebut.

Sejak saat itu, masyarakat Irlandia Utara terpecah dalam dua pandangan besar. Sebagian ingin tetap menjadi bagian dari Britania Raya, sementara kelompok lainnya menginginkan Irlandia Utara bergabung kembali dengan Republik Irlandia.

Baca Juga: Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Bakal Bahas Pemisahan Diri dari Inggris

Sinn Fein kemudian berkembang sebagai kekuatan politik yang memperjuangkan penyatuan kembali Irlandia dan pembentukan pemerintahan yang tidak berada di bawah kendali Westminster. Berdasarkan sejumlah jajak pendapat terbaru yang dikutip The Guardian, dukungan terhadap gagasan tersebut di Irlandia Utara menunjukkan peningkatan.

Di Skotlandia, dorongan menuju kemerdekaan antara lain dipengaruhi pandangan bahwa pemerintah Britania Raya memiliki kewenangan terlalu besar dalam menentukan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat Skotlandia.

Salah satu contoh yang sering menjadi sorotan adalah referendum keanggotaan Uni Eropa pada 2016. Mayoritas pemilih di Skotlandia saat itu memilih agar Britania Raya tetap menjadi bagian dari Uni Eropa.

Namun, hasil pemungutan suara secara keseluruhan membuat Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa. Keputusan tersebut memunculkan kembali perdebatan di Skotlandia mengenai posisi mereka di dalam Britania Raya.

Skotlandia memang telah memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri sejak proses devolusi pada 1999. Akan tetapi, kewenangannya masih terbatas pada sejumlah bidang, seperti kesehatan, pendidikan, sebagian urusan perpajakan, hukum, serta kebijakan domestik tertentu.

Ilustrasi - Inggris (Antara)

Sementara itu, sektor pertahanan, kebijakan luar negeri, imigrasi, konstitusi, dan sebagian besar kebijakan ekonomi makro masih berada di bawah kewenangan pemerintah Britania Raya.

Skotlandia sebelumnya telah menggelar referendum kemerdekaan pada 2014 setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah Inggris. Hasilnya, sebanyak 55 persen pemilih memilih untuk tetap menjadi bagian dari Britania Raya.

Hingga kini, masyarakat Skotlandia masih terbagi dalam persoalan kemerdekaan. Meski demikian, gerakan yang mendukung kemerdekaan tetap memiliki basis dukungan yang kuat dan terus bertahan.

Situasi di Wales berbeda dibandingkan Skotlandia dan Irlandia Utara. Sejumlah survei menunjukkan sebagian besar masyarakat Wales masih belum menginginkan wilayah mereka meninggalkan Britania Raya, seperti dikutip The Conversation.

Meski demikian, kelompok nasionalis Wales menilai pemerintah Britania Raya kerap mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan yang ditetapkan dari London dinilai belum selalu mencerminkan kepentingan warga Wales.

Karena itu, sebagian masyarakat Wales lebih mendorong agar pemerintah pusat memberikan kewenangan dan perhatian yang lebih besar kepada wilayah tersebut. Sementara tuntutan untuk benar-benar merdeka dari Britania Raya masih datang dari kelompok yang relatif lebih kecil.