Kemenhan AS Akui Perang Iran Bikin Amunisi Menipis

Ntvnews.id, Washington D.C - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mengakui militer Negeri Paman Sam mengalami kekurangan amunisi setelah menghabiskan biaya besar dalam perang melawan Iran.

Dilansir dari AFP, Rabu, 16 September 2026, Pengakuan tersebut tercantum dalam laporan pertama Inspektur Jenderal Pentagon yang diwajibkan untuk disampaikan kepada Kongres AS. Laporan itu dipublikasikan kepada masyarakat.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa operasi militer AS melawan Iran yang bernama "Operation Epic Fury" (OEF)) menghabiskan dana sekitar US$ 33,4 miliar atau sekitar Rp 590,9 triliun. Periode perhitungan biaya tersebut berlangsung sejak 28 Februari hingga 30 Juni.

Dari total anggaran tersebut, sekitar US$ 22,3 miliar atau setara Rp 394,5 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan amunisi yang dipakai selama operasi militer berlangsung.

"Penggunaan amunisi dalam OEF telah menyebabkan kekurangan inventaris strategis dan mengungkap hambatan pada basis industri untuk pasokan ulang amunisi," sebut laporan Inspektur Jenderal Pentagon tersebut.

Selain persoalan amunisi, laporan Pentagon juga mengungkap kerusakan dan kehilangan sejumlah aset militer AS selama konflik. Sebanyak empat jet tempur F-15 dilaporkan hancur, sementara satu jet tempur siluman F-35 dan tujuh pesawat tanker KC-135 mengalami kerusakan.

Militer AS juga kehilangan 30 unit drone MQ-9 Reaper dalam konflik tersebut.

Baca Juga: Pentagon Bersiap Tarik Sekitar 200 Tentara dari Nigeria

Publikasi laporan Pentagon itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump berkali-kali membantah adanya persoalan serius terkait menipisnya persediaan senjata selama enam bulan konflik di Timur Tengah. Beberapa pekan sebelumnya, Trump bahkan menyebut AS mempunyai persediaan amunisi yang "praktis tak terbatas".

Sebelumnya, Trump kembali menyampaikan pembelaannya melalui akun Truth Social. Dia mengeklaim industri pertahanan AS kini memproduksi persenjataan canggih dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Trump menyatakan bahwa produksi senjata tersebut terus dikirim kepada pasukan AS yang berada di Timur Tengah maupun wilayah lainnya.

"Senjata-senjata itu dikirimkan setiap hari kepada pasukan kita di Timur Tengah dan wilayah lainnya. Pabrik-pabrik perusahaan pertahanan kita beroperasi 24/7, sembari membangun rata-rata 4 hingga 5 fasilitas berskala besar yang benar-benar baru, masing-masing perusahaan melakukan hal itu," sebut Trump.

Menurut Trump, sejumlah sistem persenjataan menjadi prioritas utama dalam peningkatan produksi tersebut, termasuk sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD serta rudal Tomahawk.

"Fokus utama produksi ini mencakup sistem Patriot, Sistem THAAD, Tomahawk, dan sistem rudal standar lainnya, yang persediaannya sudah kita miliki dalam jumlah besar," ucapnya.

Meski Trump berulang kali menepis kekhawatiran mengenai cadangan senjata, laporan media AS sebelumnya menunjukkan kondisi yang lebih kompleks. CNN melaporkan bahwa terbatasnya persediaan rudal jarak jauh dan rudal pencegat pertahanan udara telah memengaruhi strategi militer Trump dalam menghadapi Iran.

Dalam laporan tersebut, CNN menyebut AS telah "menggunakan hampir 80 persen" persediaan rudal pencegat THAAD.

Ilustrasi - Pentagon atau Gedung Kementerian Perang AS. (Antara)

Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertanggung jawab atas operasi militer Washington di Timur Tengah, sebelumnya mengungkap skala serangan pada awal konflik. Dalam 24 jam pertama perang melawan Iran, pasukan AS disebut menyerang lebih dari 1.000 target.

Namun, intensitas serangan tersebut kemudian menurun. Dalam beberapa bulan terakhir, Washington tidak lagi melancarkan operasi serangan dalam skala sebesar pada fase awal perang.

Laporan Inspektur Jenderal Pentagon juga mencatat kerusakan yang ditimbulkan serangan Iran terhadap fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

"serangan-serangan Iran merusak dan menghancurkan ratusan bangunan dan struktur yang ada di pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Yordania selama konflik berlangsung".

Kendati demikian, kerusakan terhadap berbagai pangkalan tersebut belum dimasukkan dalam perhitungan total biaya perang. Pentagon menyatakan belum dapat memastikan apakah seluruh fasilitas yang rusak akan dibangun kembali dan pihak mana yang nantinya bertanggung jawab atas biaya pemulihan.

Temuan tersebut menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung militer AS selama konflik, bukan hanya dari sisi anggaran operasi, tetapi juga dari penggunaan persenjataan serta kerusakan dan kehilangan berbagai aset militer.