Pramono Anung Tinjau Penataan Pasar Kramat Jati

NTVNews.id , Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau langsung penataan pedagang di Pasar Ikan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa, 1 September 2026 malam.

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan sekaligus menyediakan tempat berjualan yang lebih tertata bagi para pedagang.

Pramono mengatakan, penataan Kramat Jati bukan pekerjaan mudah. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun sehingga proses pembenahan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat.

“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini,” ucap Pramono di lokasi.

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Selanjutnya, terdapat sekitar 614 hingga 640 pedagang yang telah menyiapkan tempat untuk melanjutkan aktivitas perdagangan. Pemindahan dilakukan ke sejumlah lokasi yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta.

Adapun pembagian lokasi bagi para pedagang tersebut meliputi 331 pedagang yang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. 193 pedagang ikan menempati Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati. 45 pedagang kue diarahkan ke Lokbin Cililitan. Lalu 45 pedagang lainnya ditempatkan di sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Menurut Pramono, penataan ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kawasan Kramat Jati yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan di Jakarta Timur.

Ia menyebut kondisi tersebut telah berlangsung sejak lebih dari 50 tahun yang lalu, tepatnya sejak awal dekade 1970-an.

Pedagang yang jualan di trotoar depan pasar Kramat Jati dipindah ke dalam (NTVNews.id/Adiansyah)

“Pembenahan ini terus terang tidak mudah karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an.Tetapi untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini,” ungkapnya.

Untuk membantu pedagang beradaptasi dengan lokasi baru, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan berupa pembebasan retribusi atau iuran selama enam bulan.

Pedagang Tak Lagi Berjualan di Trotoar Mulai 31 Agustus

Pemkot Jaktim perketat penanganan kawasan Kramat Jati karena aktivitas pedagang (Pemkot Jaktim)

Penataan Pasar Kramat Jati tak lepas dari kebijakan Pemkot Jakarta Timur yang mulai melakukan penertiban aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Bogor.

Mulai 31 Agustus 2026, pedagang tidak lagi diperbolehkan menggunakan trotoar maupun bahu jalan sebagai tempat berjualan.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan sekaligus untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Mulai 31 Agustus 2026, tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas berjualan di bahu jalan ataupun di atas trotoar Jalan Raya Bogor, Kramat Jati,” kata Munjirin, Rabu, 26 Agustus 2026.