Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi.
Kehadiran para menteri, kepala lembaga, hingga direktur utama BUMN sejak hari pertama pascagempa menjadi wujud nyata komitmen negara agar para korban tidak berjuang sendirian.
Selama lima hari blusukan ke berbagai wilayah terdampak di NTT, rangkaian kunjungan Tito dimulai dengan supervisi dana Transfer ke Daerah guna memastikan dukungan anggaran kabupaten dan kota tersalurkan secara tepat.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara harian dari Manggarai Barat pada Minggu (16/8/2026), ia menekankan pentingnya prioritas pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar, seperti kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak, logistik, dan penanganan korban luka maupun meninggal dunia.
Di hari yang sama, Mendagri turut meninjau kerusakan di Manggarai Timur sekaligus menyalurkan bantuan logistik darurat berupa tenda dan makanan cepat saji.
Rangkaian kegiatan berlanjut pada Senin (17/8/2026) saat Tito memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur. Ia mengingatkan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dari ancaman bencana. Selepas upacara, ia menyambangi Desa Satar Kampas di Kecamatan Lamba Leda Utara yang mengalami kerusakan paling parah.
Di lokasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan santunan duka senilai Rp15 juta kepada ahli waris korban jiwa, bantuan dua unit genset, 10 unit velbed, uang tunai Rp200 juta untuk dua desa, serta bantuan pribadi bagi siswa-siswi di SMP Abdurrahman Wahid.
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan kerusakan secara akurat, mencakup rumah warga, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana usaha, hingga prasarana publik lainnya.
Kelengkapan administrasi yang divalidasi dan ditandatangani oleh bupati, kapolres, serta kepala kejaksaan negeri dinilai krusial agar distribusi bantuan dari kementerian dan lembaga dapat tepat sasaran.
"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," ujar Mendagri.
Perjalanan peninjauan berlanjut ke Kabupaten Ende pada Selasa (18/8/2026) untuk mengevaluasi penanganan darurat serta menyerahkan santunan bagi ahli waris korban jiwa di Kecamatan Nangapanda.
Dalam perjalanan darat menuju Kabupaten Nagekeo, rombongan Mendagri sempat diadang warga Kampung Kajulaki, Mbay, yang menyampaikan aspirasi dan keluh kesah akibat bencana. Menanggapi hal tersebut, Tito menitipkan bantuan tunai Rp50 juta melalui ketua RT setempat untuk dibagikan kepada warga.
Di Nagekeo, ia juga memastikan jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun tangan menerbitkan ulang dokumen kependudukan yang rusak atau hilang, seperti KTP-el, akta kelahiran, dan kartu keluarga.
Upaya pemulihan dokumen ini turut dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN untuk sertifikat tanah serta kepolisian untuk BPKB, STNK, dan SIM milik korban gempa. Santunan senilai Rp15 juta juga kembali diserahkan kepada ahli waris korban meninggal di posko Desa Waekokak.
Memasuki hari Rabu (19/8/2026), peninjauan diarahkan ke Pelabuhan Laurentius Say dan posko pengungsian di Maumere, Kabupaten Sikka. Selain menyerahkan santunan kepada ahli waris korban di Kelurahan Kota Uneng, Tito menitipkan dana Rp200 juta untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Pulau Palue.
Menutup rangkaian kunjungannya, ia kembali mengingatkan pemda untuk merapikan data kerusakan bangunan guna memuluskan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya. Pemerintah pusat, kata dia, siap berkoordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Pekerjaan Umum agar pemulihan berjalan tuntas.
"Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya," tegas Tito.
(Sumber: Antara)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Antara)