BPOM Sebut Butuh 4.000 Pegawai Tambahan untuk Dukung Program Prioritas

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan masih membutuhkan sekitar 4.000 pegawai tambahan untuk memperkuat pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan kebutuhan pegawai BPOM saat ini masih jauh dari jumlah ideal yang diperlukan untuk menjalankan seluruh tugas lembaga.

"Badan POM dengan keterbatasan yang kita miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kita butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan," kata Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Taruna, BPOM saat ini menghadapi cakupan tugas yang cukup besar. Lembaganya perlu mendukung 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP. BPOM juga memperoleh tugas untuk mendampingi sekitar 4,3 juta UMKM.

Baca Juga: BPK Sebut 97,13 Persen Rekomendasi untuk BPOM Telah Ditindaklanjuti

Taruna turut menyoroti perkembangan tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Menurut dia, perkembangan teknologi membuat batas antarnegara semakin sulit dibedakan sehingga persoalan yang muncul di satu negara dapat memberikan dampak terhadap negara lain.

"Tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat pelanggaran yang sifatnya online. Jadi mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan seterusnya itu pada umumnya sekarang dijual secara online. Dan itu tidak berdasarkan dari negara mana," katanya.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPOM juga berstatus sebagai salah satu Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority). Taruna menyebut lembaganya kini mendapat tugas memastikan rempah-rempah yang dikirim ke Amerika Serikat memiliki sertifikasi dari BPOM.

Menghadapi berbagai tugas tersebut, BPOM membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) juga dinilai dapat membantu upaya pencegahan sekaligus penindakan. 

Baca Juga: BPOM Dorong Apoteker Kuasai Terapi Lanjutan untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan

Taruna kemudian menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki target dan keinginan yang ingin dicapai dalam perjalanan karier. Menurut dia, seseorang dapat memulai karier melalui jabatan fungsional sebelum memiliki keinginan untuk menduduki posisi sebagai pemimpin.

"Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kita sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan," katanya.

Ia menegaskan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat pendukung. Faktor terpenting tetap berada pada kebijaksanaan manusia, khususnya para pemimpin dalam mengambil keputusan.

"Transformasi digital dalam pengelolaan SDM tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi," katanya.

(Sumber: Antara)