Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN Sudaryono mengatakan alat tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan berbahaya dalam makanan sebelum dikonsumsi.
Rencana tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi BGN setelah muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa dapur SPPG. Salah satu kejadian yang menjadi perhatian terjadi di Brastagi, Sumatera Utara.
"Jadi bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi. Sudah dibau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi. Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.
Sudaryono menjelaskan test kit nantinya dapat membantu mengidentifikasi zat berbahaya yang terkandung dalam makanan, termasuk arsen dan bahan berbahaya lainnya.
Menurut dia, BGN juga mempelajari penerapan test kit yang sudah dilakukan oleh sejumlah SPPG. Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan. Jadi kita tidak ingin ada yang keracunan," ujarnya.
Sudaryono menegaskan BGN tidak menginginkan kasus keracunan kembali terjadi. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak menyamaratakan seluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya berdasarkan kasus yang terjadi di sejumlah lokasi.
Saat ini, terdapat sekitar 27 ribu dapur SPPG yang menjalankan program tersebut. Sudaryono menyebut mayoritas dapur telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Baca Juga: Kepala BGN Sudaryono Ancam Pecat Secara Tidak Hormat Kepala SPPG yang Lalai
BGN, lanjut dia, akan memberikan tindakan tegas terhadap SPPG maupun personel yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditentukan.
Dapur SPPG yang masih dapat diperbaiki akan dievaluasi, sedangkan SPPG yang tidak mampu memenuhi standar setelah dilakukan perbaikan akan ditutup. Sementara itu, personel yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan akan dicopot dari tugasnya.
"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
