Petugas pemadam kebakaran menangani kebakaran di sebuah bangunan yang rusak di dekat Rumah Sakit Al-Ahli (Baptist) setelah serangan Israel di bagian timur Kota Gaza, Jalur Gaza, pada 30 Juli 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Pemerintah Indonesia mengecam keras eskalasi serangan militer Israel ke Jalur Gaza yang menyasar warga serta infrastruktur sipil. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang merusak upaya perdamaian di kawasan.
“Tindakan yang dilakukan secara sengaja menghambat implementasi Gaza Peace Plan, dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri RI melalui pernyataan resminya di platform media sosial X pada Rabu (5/8).
Langkah tegas ini diambil menyusul menggeliatnya kembali aksi gempuran militer Israel pada Minggu (2/8). Aksi sepihak tersebut merenggut sedikitnya 18 nyawa warga Palestina—termasuk tiga anak-anak serta seorang bayi yang belum lahir—dan melukai beberapa warga lainnya di Jalur Gaza.
Ironisnya, serangan maut itu dilancarkan hanya dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Dewan Perdamaian (Board of Peace) mengumumkan kesepakatan implementasi fase lanjutan dari gencatan senjata Gaza yang sebenarnya telah berlaku sejak 10 Oktober 2025.
Baca juga:Hamas Sebut Rencana Pos Militer Israel di Gaza Utara Langgar Hukum Internasional
Melihat iktikad penandatanganan kesepakatan yang diabaikan, Indonesia menyerukan agar Israel segera menghentikan serangan militernya secara permanen. Sebagai salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian gencatan senjata, Israel didesak mematuhi seluruh komitmennya selaras dengan hukum internasional.
Di sisi lain, Jakarta menyambut positif dinamika dari pihak Palestina. Keputusan Hamas beserta faksi-faksi Palestina lainnya yang menerima peta jalan (roadmap) implementasi rencana perdamaian fase kedua dinilai membawa angin segar bagi penegakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
“Hal ini merupakan langkah penting untuk proses penyelesaian konflik,” lanjut Kemlu RI.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah Indonesia mendesak seluruh pihak yang terlibat untuk menjamin pelindungan menyeluruh bagi warga sipil, personel medis, hingga relawan kemanusiaan. Penyaluran bantuan internasional juga harus dipastikan dapat berjalan aman, cepat, tanpa hambatan di lapangan.
Dalam jangka panjang, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung proses politik yang kredibel demi mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution). Formula ini diyakini sebagai satu-satunya rute menuju perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan di Timur Tengah sesuai parameter kesepakatan internasional dan resolusi PBB terkait.
Baca juga:Israel hingga Negara Teluk Desak Trump Tunda Serangan Militer ke Iran
Sementara itu, kondisi riil di Jalur Gaza menunjukkan situasi yang kian memprihatinkan. Di tengah gempuran yang terus berulang dan pengetatan jalur bantuan kemanusiaan, warga Palestina menilai kesepakatan damai yang ada telah berubah menjadi "sebuah ilusi".
Pejabat Palestina mencatat bahwa Israel telah melakukan ribuan kali pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Rangkaian serangan berkepanjangan, aksi penangkapan, hingga serbuan militer terus memakan korban, yakni menyebabkan 1.230 warga Palestina tewas, 4.076 lainnya luka-luka, serta memperparah kehancuran kawasan.
Gencatan senjata yang rentan ini merupakan kelanjutan dari perang genosida oleh Israel yang berkecamuk sejak 8 Oktober 2023. Selama dua tahun kurun waktu konflik mendalam tersebut, lebih dari 73.000 warga Palestina gugur dan tak kurang dari 174.000 orang mengalami luka-luka. PBB memperkirakan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza hancur total, dengan perkiraan biaya rekonstruksi mencapai 70 miliar dolar AS.
Baca juga:Netanyahu Samakan Warga Gaza dengan Korea Utara
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
