Menhut Raja Juli Ungkap Antisipasi Pemerintah Hadapi Ancaman El Nino dan Karhutla

Hal tersebut disampaikan Raja Juli sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla akibat fenomena El Nino.

Menurut Raja Juli, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan terjadi lebih cepat dari perkiraan awal.

"Prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat. Jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat. Itu tentu harus ada antisipasi dan terima kasih pada Bapak Presiden yang mengantisipasi ini," kata Raja Juli Antoni.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Antoni Percepat Digitalisasi Layanan Kementerian Kehutanan

Rapat terbatas tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Polri.

Raja Juli menjelaskan pencegahan karhutla menjadi salah satu perhatian utama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karhutla dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penutupan bandara, penghentian kegiatan sekolah, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

Meski demikian, Raja Juli optimistis pemerintah mampu menekan luas wilayah terdampak karhutla. Ia menyebut data sejak 2015 hingga saat ini menunjukkan adanya tren penurunan luas kebakaran hutan dan lahan.

Ia mencontohkan, luas area terbakar yang mencapai 2,6 juta hektare pada 2015 turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019 dan kembali menurun menjadi 1,16 juta hektare pada 2023.

Baca Juga: Menhut Perkuat Pengawasan Kawasan Hutan dengan Pemanfaatan Teknologi Drone

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla pada 2025 tercatat sekitar 359.619 hektare. Sementara hingga Juni 2026, terdapat indikasi luas karhutla mencapai 107.465 hektare.

"Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu. Cuma ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, karena memang ini, El Nino-nya, climate change is real. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi," ujarnya.

Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap sejumlah provinsi yang selama ini memiliki riwayat karhutla tinggi, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Enam wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang cukup luas sehingga memiliki risiko lebih besar saat kondisi kering.

Selain wilayah dengan ekosistem gambut luas, pemerintah juga mengantisipasi daerah lain yang rentan mengalami karhutla akibat kekeringan, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).