China Jawab Tuduhan Trump Soal Data Pemilu: Tak Punya Dasar Fakta

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Jul 2026, 17:16
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. (Antara)

Ntvnews.id, Istanbul - Pemerintah China membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Beijing telah mencampuri proses pemilu di Negeri Paman Sam. Bantahan tersebut disampaikan pada Jumat, 17 Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat tidak memiliki dasar.

“Tuduhan Amerika Serikat tidak memiliki dasar fakta dan bertujuan untuk menjelekkan China,” kata Lin Jian kepada para wartawan di Beijing.

Sebelumnya, Trump mengeklaim bahwa sejak siklus pemilu 2020, China telah memperoleh sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat. Ia bahkan menyebutnya sebagai “kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah.”

Baca Juga: Trump Klaim China Kuasai 220 Juta Data Pemilih AS dan Campuri Pemilu

Dalam pidato utama yang disiarkan secara nasional pada jam tayang utama, Trump juga mengumumkan deklasifikasi sejumlah dokumen intelijen. Menurutnya, dokumen tersebut menunjukkan adanya campur tangan asing dalam skala besar sekaligus mengungkap kerentanan serius dalam sistem pemilu Amerika Serikat.

Menanggapi pernyataan tersebut, Lin menyatakan bahwa tuduhan serupa sudah berulang kali muncul dan telah terbukti tidak berdasar.

“China berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. China tidak tertarik untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya,” ujarnya.

Lin kemudian mempertanyakan pihak yang selama ini justru kerap mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Baca Juga: Industri Otomotif China Melaju Pesat, Ratusan Model Baru Diluncurkan dalam Hitungan Bulan

“Siapa yang selama ini secara sewenang-wenang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melakukan pengawasan tanpa pandang bulu terhadap pemerintah, bisnis, dan masyarakat di seluruh dunia dalam jangka waktu lama, serta membahayakan data warga negara lain dalam skala besar.”

Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu paruh waktu pada November 2026.

Trump, dengan mengutip laporan CIA, menyatakan bahwa pada pertengahan 2018 saat menjalani masa jabatan pertamanya, Partai Komunis China memiliki kebijakan untuk “memanfaatkan seluruh elemen di dalam dan luar negeri” yang menentang dirinya. Menurut Trump, langkah itu bertujuan mengurangi potensi perolehan suaranya pada pemilu 2020, mendorongnya mengundurkan diri, atau menggagalkan upayanya untuk kembali terpilih sebagai presiden.

(Sumber: Antara)

 

x|close