Mantan Jenderal Israel Mulai Kampanye untuk Gulingkan Netanyahu

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Kepala Staf Umum Militer Israel (IDF), Gadi Eisenkot, secara resmi memulai kampanye politiknya pada Selasa (30/6) waktu setempat.

Eisenkot yang saat ini dipandang sebagai kandidat terdepan untuk menjadi penantang utama Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam pemilihan mendatang, mengusung janji menghadirkan kepemimpinan baru yang disebutnya mampu menyatukan Israel sekaligus mengakhiri pemerintahan yang ia nilai telah membawa negara itu ke dalam kekacauan.

Mengusung slogan "Israel harus menang," Eisenkot menegaskan bahwa pemilu mendatang akan menjadi momentum penting bagi masa depan negara tersebut.

Ia menyebut pemilihan itu sebagai momen yang menentukan bagi keamanan, persatuan, serta masa depan Israel.

"Oktober mendatang, pemerintahan Oktober yang mengerikan akan berakhir," katanya, merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Baca Juga: Komdigi: Meta Nonaktifkan 185 Ribu Akun Anak dalam Dua Bulan

"Kita akan membuka babak baru dan jauh lebih baik dalam sejarah Israel. Kita akan menulisnya bersama," imbuh eks petinggi militer Israel itu, dilansir media The Times of Israel, Rabu (1/7/2026).

Dalam pidatonya, Eisenkot berjanji akan memimpin sebagai sosok yang mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat Israel. Ia mengatakan kepemimpinannya akan berlandaskan pada tradisi, warisan Israel, serta Taurat.

Eisenkot juga menegaskan komitmennya untuk menjadi perdana menteri bagi seluruh warga Israel tanpa membeda-bedakan kelompok tertentu.

Meski tidak menyebut nama Benjamin Netanyahu secara langsung, Eisenkot melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan pemerintahan saat ini. Ia menuding ada pihak-pihak yang terus memperdalam perpecahan nasional dan mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingan negara.

Baca Juga: IHSG Dibuka Melemah ke 5.640, Pasar Tunggu Rilis Inflasi dan Neraca Perdagangan

Kritik tersebut mengacu pada langkah pemerintah yang berupaya mengesahkan kembali aturan pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks serta menghapus sanksi terhadap mereka yang menghindari wajib militer.

"Ini adalah kepemimpinan yang asing dengan kata-kata 'akuntabilitas' dan 'teladan pribadi'. Ini adalah kepemimpinan yang berbohong. Seolah-olah tidak ada jalan lain selain kekacauan yang kita alami, yang memicu perpecahan seolah-olah tidak ada konsekuensinya; yang satu-satunya cara memerintah adalah dengan memecah belah kita," tuduh Eisenkot.

Ia kemudian menyerukan perlunya pergantian kepemimpinan agar Israel tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama.

"Kita memiliki kewajiban untuk mengakhiri kegilaan ini, karena Negara Israel tidak memiliki hak istimewa untuk melakukan kesalahan lagi. Kita akan mengganti kepemimpinan yang tanpa visi dan strategi" tambahnya.