Nadiem Makarim Soal Keadilan: Satu Hari pun Dipenjara Bagi Orang Tak Bersalah Itu Terlalu Lama

Ntvnews.id, Jakarta - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim, memberikan pernyataan menyentuh terkait integritas hukum dan kemerdekaan berpendapat di lingkungan akademik.

Hal ini disampaikan Nadiem menanggapi perkembangan kasus hukum yang menjerat insan pendidikan. Dalam sebuah pertemuan usai putusan hukum/amnesti keluar, Nadiem menegaskan bahwa keadilan tidak boleh ditunda, terutama bagi mereka yang memperjuangkan kebenaran.

"Satu hari pun dipenjara buat orang yang nggak bersalah itu terlalu lama," ujar Nadiem usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.

Pernyataan tersebut merujuk pada komitmen Kemendikbudristek dalam melindungi dosen dan tenaga pendidik dari kriminalisasi saat menyuarakan kritik atau pendapat ilmiah. Menurut Nadiem, ruang akademik harus menjadi tempat yang paling aman bagi seseorang untuk berpikir kritis tanpa rasa takut akan bayang-bayang jeruji besi.

Nadiem menambahkan bahwa integritas moral adalah fondasi dari pendidikan. Ketika hukum justru menyentuh mereka yang tidak bersalah, hal itu bukan hanya melukai individu tersebut, tetapi juga mencederai sistem demokrasi dan pendidikan di Indonesia.

"Kita harus memastikan bahwa hukum hadir untuk melindungi yang benar, bukan untuk membungkam kritik. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa proses hukum harus benar-benar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan," lanjutnya.

Bagi Nadiem, kasus-kasus seperti ini harus menjadi pelajaran agar ke depannya tidak ada lagi insan pendidikan yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum hanya karena menyuarakan aspirasi demi perbaikan institusi.

Pernyataan Nadiem tersebut mendapat apresiasi luas dari kalangan aktivis hak asasi manusia dan akademisi. Mereka menilai sikap Nadiem mencerminkan keberpihakan pada kebenaran substantif.

Dengan berakhirnya masa penantian panjang para pencari keadilan, Nadiem berharap momentum ini menjadi titik balik bagi perbaikan ekosistem hukum di lingkungan perguruan tinggi dan pendidikan nasional secara umum.