Jokowi di Lampung (Instagram Bestari Barus)
Ntvnews.id, Jakarta - Prosesi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau dalam rangkaian adat Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi di Lampung memicu beragam respons. Momen yang viral di media sosial itu ditanggapi berbeda oleh elite PDIP dan PSI.
PDIP menertawakan anggapan bahwa prosesi tersebut berkaitan dengan simbol partainya, sementara PSI justru membela Jokowi dan menilai kritik terhadap prosesi itu sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap adat Lampung.
Prosesi tersebut menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan Jokowi menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Kunjungan ke Lampung itu merupakan bagian dari safari politik perdana Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.
Selama berada di Lampung, Jokowi juga terlihat mengenakan baju dan topi berlogo PSI serta bertemu dengan kader partai berlambang gajah tersebut.
Baca Juga: Penjualan Global Toyota Turun 7,2 Persen pada Mei, China Jadi Penyebab Utama
PDIP Tertawakan Anggapan Prosesi Terkait Lambang Partai
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku tidak memahami secara rinci prosesi adat yang mengharuskan seseorang menginjak kepala kerbau. Namun, ia menilai tidak tepat apabila prosesi tersebut dikaitkan dengan simbol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Saya tidak memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung, apalagi sampai dikaitkan dengan menginjak kepala kerbau," kata Andreas kepada wartawan.
Andreas bahkan menertawakan anggapan bahwa prosesi tersebut dapat dimaknai sebagai penghinaan terhadap PDIP. Menurutnya, lambang partainya bukan kepala kerbau, melainkan banteng bermoncong putih.
"Tapi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDI Perjuangan, ha-ha-ha..., maaf, lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih," ucap dia.
Selain menanggapi polemik soal kepala kerbau, Andreas juga menyoroti pemberian gelar adat kepada Jokowi di Lampung. Menurutnya, seorang mantan presiden yang pernah menjadi simbol pemersatu bangsa seharusnya tidak lagi menerima penobatan sebagai kepala adat atau raja di daerah.
Baca Juga: Purbaya: Hibah Tanah Lippo Untuk Program 3 Juta Rumah Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah
"Juga menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat," imbuhnya.
Ia berpandangan, pencapaian yang lebih membanggakan bagi seorang mantan kepala negara adalah memperoleh pengakuan dalam bentuk gelar akademik dari luar negeri. Andreas pun menilai Jokowi seharusnya berada pada level yang lebih tinggi.
"Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?" imbuh dia.
PSI Bela Jokowi dan Sebut Kritik Menghina Adat Lampung
Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus membela Jokowi atas polemik yang muncul setelah prosesi adat tersebut. Menurutnya, pihak yang menertawakan atau mengkritik prosesi injak kepala kerbau justru telah merendahkan adat dan budaya masyarakat Lampung.
"Saya kira itu menghinakan adat budaya gitu loh. Itu kan menghina prosesi adat budaya Lampung. Tapi mudah-mudahan masyarakat Lampung menyikapinya dengan bijaklah dan semakin mengetahui betapa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak paham adat Lampung tapi ngomong-ngomong adat Lampung," kata Bestari kepada wartawan, Senin (29/6).
Bestari menjelaskan bahwa prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari ritual adat yang diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi oleh para pimpinan adat di Lampung.
Baca Juga: Maxim Terapkan Komisi Aplikasi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
"Iya itu adalah sebuah prosesi adat istiadat Lampung dari beberapa kerajaan itu ya, kerajaan adat itu mereka memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dengan ritual yang memang telah dilaksanakan sebelum adanya PDIP di republik ini," ucap Bestari.
Ia juga menanggapi kritik Andreas Hugo Pareira yang mempertanyakan kualitas Jokowi. Menurut Bestari, Andreas tidak memiliki kapasitas untuk menentukan standar mengenai langkah politik seorang tokoh.
"Karena apa? Karena dia coba membuat standar ya, mencoba membuat standar begini loh berpartai, kalau orang yang apa namanya, tokoh harus begini loh. Lah emang dia siapa gitu kok menentukan arah langkah orang gitu," ucap dia.
Lebih lanjut, Bestari meminta PDIP berhenti terus mengomentari Jokowi apabila memang tidak menyukainya. Ia juga menyinggung posisi politik PDIP yang dinilainya tidak konsisten.
"Kalau nggak suka ya sudah hindarin saja. Kalau kemudian luka, kecewa, dan merasa terdegradasi oleh ditinggalkan Pak Jokowi, ya berbenah dululah diri. Ini ngaku kadang-kadang oposisi, kadang-kadang tidak oposisi. Orang nggak jelas jenis kelaminnya mau gimana sih," ujar dia.
Di akhir pernyataannya, Bestari berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dapat mengingatkan kader-kader partainya agar lebih menghormati adat dan budaya di Indonesia.
"Mulai hari ini semoga Bu Megawati bisa menasihati anak buahnya untuk lebih menghormati budaya masyarakat Indonesia di mana pun berada gitu. Masukkan dalam kurikulum sekolah partai di PDIP gitu," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
