Ntvnews.id, Roma - Publik Italia diguncang kontroversi setelah Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengungkap dugaan keterlibatan Italia dalam mendukung operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dilansir dari Fox News, Jumat, 26 Juni 2026, pernyataan tersebut memicu polemik karena dinilai bertentangan dengan sikap resmi pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni yang selama ini menyatakan tidak terlibat dalam konflik tersebut.
Dalam wawancara dengan Fox News menjelang pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump, Rutte mengungkap bahwa pemerintah Italia mengizinkan penggunaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya selama perang berlangsung.
"Satu demi satu negara, satu demi satu sekutu, telah menyediakan pangkalan-pangkalan mereka," kata Rutte dalam wawancara pada Rabu, 24 Juni 2026 waktu setempat.
"Itu berarti ada sekitar 4.000 hingga 5.000 pesawat yang lepas landas dari pangkalan-pangkalan Eropa untuk mendukung Epic Fury," sebutnya, merujuk pada operasi militer AS terhadap Iran yang disebut "Operation Epic Fury".
"Jika Anda melihat pada Italia, 500 pesawat AS lepas landas dari pangkalan-pangkalan AS di Italia untuk mendukung Epic Fury. Ini jumlah yang sangat besar," ucap Rutte dalam wawancara dengan Fox News.
Baca Juga: Bos NATO Kunjungi Ibu Kota Ukraina Secara Rahasia
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras di Italia. Sebelumnya, PM Meloni menegaskan bahwa Italia hanya mengizinkan penerbangan yang bersifat logistik dan teknis sesuai perjanjian bilateral terkait pangkalan militer AS di negara tersebut.
Bahkan pada Maret lalu, Meloni menegaskan di hadapan parlemen bahwa Italia "tidak mendukung maupun berpartisipasi" dalam operasi militer terhadap Iran.
Terbukanya informasi mengenai dugaan penggunaan pangkalan militer itu memicu tuntutan dari partai-partai oposisi agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi kepada parlemen.
Mantan Perdana Menteri Italia sekaligus pemimpin Gerakan Bintang Lima, Giuseppe Conte, menuding pemerintah telah menyesatkan publik. Sementara itu, pemimpin Aliansi Hijau dan Kiri, Peppe De Cristofaro, menyebut situasi tersebut "sangat serius" dan meminta PM Meloni, Menteri Luar Negeri Antonio Tajani, serta Menteri Pertahanan Guido Crosetto memberikan klarifikasi.
Tokoh oposisi lainnya, Angelo Bonelli, bahkan menilai pernyataan Rutte telah membuka fakta yang selama ini ditutupi pemerintah.
"Pemerintah Italia berbohong kepada parlemen pada saat itu dengan menyembunyikan 500 penerbangan Amerika. Faktanya adalah Italia berpartisipasi dalam perang melawan Iran, sebuah perang yang gila," tuduhnya.
Menanggapi kontroversi tersebut, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto membantah interpretasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa Italia hanya mengizinkan "kegiatan teknis dan logistik yang bersifat non-kinetik" yang sepenuhnya sesuai dengan konstitusi dan komitmen internasional negara itu.
Bendera Kelompok G7, terdiri dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia dan Jepang. (ANTARA/Anadolu/py) (Antara)
Crosetto juga menilai pernyataan Rutte telah menciptakan kesan yang keliru karena menyamakan penerbangan pendukung dengan operasi tempur secara langsung.
Di sisi lain, Iran turut mengecam pernyataan Sekjen NATO tersebut. Teheran menilai pengakuan Rutte menjadi bukti keterlibatan NATO dalam perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut pernyataan itu sebagai pengakuan atas peran aktif NATO dalam konflik tersebut.
"Ini merupakan pengakuan yang jelas dan memberatkan mengenai keterlibatan aktif NATO dalam perang agresi ilegal terhadap sebuah negara anggota PBB yang berdaulat," kata Baghaei dalam pernyataan via media sosial X.
Baghaei juga menuduh NATO melakukan "pelanggaran terang-terangan terhadap norma-norma imperatif dari hukum internasional dan prinsip-prinsip utama Piagam PBB".
Kontroversi ini semakin menambah tekanan terhadap pemerintahan Meloni yang kini menghadapi tuntutan transparansi terkait peran Italia dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. (AP)