Konflik AS–China di Taiwan Dinilai Berisiko Picu Eskalasi Nuklir

Ntvnews.id, Beijing - Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China terkait Taiwan berpotensi berkembang menjadi eskalasi militer besar yang bahkan bisa berujung pada konfrontasi nuklir terbuka. Dalam skenario terburuk, kedua negara disebut dapat melancarkan operasi militer skala besar yang menargetkan pusat komando hingga sistem komunikasi lawan.

Dilansir dari DW, Jumat, 28 Mei 2026, peringatan tersebut disampaikan International Institute for Strategic Studies dalam laporan yang dirilis Kamis, 28 Mei.

Laporan itu terbit menjelang Shangri-La Dialogue di Singapura, forum keamanan terbesar di Asia yang mempertemukan pejabat pertahanan, militer, dan pakar strategi dari berbagai negara.

Lembaga riset yang berbasis di London tersebut menilai dunia saat ini tengah memasuki fase perlombaan senjata nuklir baru, dengan kawasan Asia-Pasifik menjadi pusat persaingan utama.

"Negara-negara di kawasan ini, termasuk negara yang memiliki kepentingan strategis, tengah memperluas arsenal nuklir mereka. Sementara negara yang tidak memiliki senjata nuklir justru meningkatkan kemampuan serangan konvensional jarak jauh. Keduanya sama-sama mengganggu stabilitas strategis," tulis IISS dalam laporannya.

Menurut IISS, penguatan militer di kawasan tidak lagi hanya berfokus pada pertahanan konvensional, tetapi juga mulai mengarah pada kemampuan serangan strategis yang berpotensi memicu eskalasi lebih luas.

Hingga kini, baik pemerintah AS maupun China belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

Forum Shangri-La Dialogue sendiri akan berlangsung pada 29–31 Mei dan membahas sejumlah isu utama, termasuk Taiwan, konflik Iran, serta ketidakpastian komitmen keamanan AS di Asia.

Pertemuan tersebut akan dihadiri menteri pertahanan, jenderal militer, pejabat intelijen, diplomat, hingga pelaku industri persenjataan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dijadwalkan hadir, sementara China belum mengonfirmasi kehadiran Menteri Pertahanan Dong Jun.

Forum ini digelar setelah pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini, yang memicu kekhawatiran di Taiwan terkait komitmen Washington terhadap pertahanan pulau tersebut.

Baca Juga: Kapal Taiwan dan China Saling Hadang di Laut China Selatan

China sendiri tetap mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, meski masih mengedepankan opsi "penyatuan secara damai". Sementara itu, Taiwan menolak klaim kedaulatan tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, China juga meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan, yang membuat situasi di kawasan tetap berada dalam status siaga tinggi.

Laporan IISS setebal 156 halaman itu juga menyoroti potensi skenario konflik di Taiwan, di mana AS dan China diperkirakan memiliki tujuan strategis berbeda namun sama-sama melibatkan operasi militer besar di berbagai domain.

"Konflik dengan Cina berisiko meningkat, bahkan hingga level nuklir, mengingat pentingnya Taiwan bagi Beijing," demikian isi laporan tersebut.

Laporan itu juga menyebut belum adanya mekanisme pengamanan yang memadai antara kedua kekuatan besar untuk mencegah eskalasi pada target-target strategis seperti pusat komando dan sistem intelijen.

Peta Taiwan dan China (VOA)

"Risiko eskalasi nuklir dengan demikian akan terus membayangi dalam setiap konflik besar Amerika Serikat–Cina."

Peneliti IISS Daniel Salisbury menilai dialog pengendalian senjata antara AS dan China masih sangat terbatas dibandingkan era Perang Dingin, terutama karena transparansi arsenal nuklir China yang lebih tertutup.

Meski begitu, AS dan Rusia masih memiliki jumlah hulu ledak jauh lebih besar dibanding China. Laporan intelijen AS menyebut China memperluas kemampuan nuklirnya lebih cepat dibanding negara lain, dengan proyeksi mencapai 1.000 hulu ledak pada 2030.

Baca Juga: Jepang Tembakan Rudal di Dekat Taiwan, China Ngamuk

Sementara itu, AS masih menunda persetujuan penjualan senjata ke Taiwan senilai hingga US$14 miliar, yang sebelumnya dilaporkan Reuters. Penundaan ini disebut berkaitan dengan kebutuhan stok militer AS di operasi lain.

Namun sejumlah pihak menegaskan bahwa proses penjualan senjata ke Taiwan bersifat panjang dan tidak terkait langsung dengan operasi militer tertentu, serta AS tetap memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan strategisnya.