Daftar 68 RUU Prioritas 2026 yang Disetujui DPR dalam Rapat Paripurna

Ntvnews.id, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas serta Prolegnas 2025-2029. Dalam keputusan tersebut, DPR menetapkan sebanyak 68 rancangan undang-undang masuk daftar prioritas pembahasan pada tahun 2026.

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyampaikan laporan terkait perubahan Prolegnas RUU Prioritas dan Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Dalam laporannya, Bob menyebut terdapat 68 RUU prioritas untuk tahun 2026 dan total 198 RUU dalam Prolegnas 2025-2029.

Usai laporan disampaikan, Saan Mustopa kemudian meminta persetujuan anggota dewan dalam forum rapat paripurna.

"Terima kasih kami sampaikan ke Ketua Baleg yang telah sampaikan laporannya. Selanjutnya kami akan menanyakan ke sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas perubahan ke-2 Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dapat disetujui?" tanya Saan.

"Setuju," jawab forum rapat.

"Persetujuan rapat paripurna ini akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku," lanjut Saan.

Berikut daftar lengkap 68 RUU Prioritas 2026 yang telah disetujui DPR:

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
RUU tentang Penyiaran
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana
RUU tentang Jabatan Hakim
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
RUU tentang Kawasan Industri
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
RUU tentang Keuangan Negara
RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
RUU tentang Profesi Kurator
RUU tentang Komoditas Strategis
RUU tentang Pertekstilan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
RUU tentang Satu Data Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
RUU tentang Transportasi Online
RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG
RUU tentang Perlelangan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
RUU tentang Masyarakat Adat
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
RUU tentang Komoditas Khas
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
RUU tentang Bank Makanan
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
RUU tentang Badan Usaha
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RUU tentang Bahasa Daerah
RUU tentang Penyadapan
RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
RUU tentang Daerah Kepulauan

Daftar 68 RUU Prioritas 2026 yang Disetujui DPR dalam Rapat Paripurna

NEWS TERKAIT

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI

HIGHLIGHT