Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan keterangan pada awak media di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026), usai menghadiri upacara penghormatan militer terhadap tiga prajurit TNI yang gugur (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi oleh prajurit TNI dilakukan atas permintaan pemerintah daerah (Pemda), bukan karena adanya instruksi dari pimpinan TNI.
Maruli menjelaskan, langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keamanan wilayah setelah adanya penilaian dari pemerintah daerah mengenai potensi keributan yang dapat muncul dari kegiatan tersebut.
“Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya, apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan,” kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: Ngeri! Pria di Kampung Ambon Jakarta Barat Tewas Bersimbah Darah usai Ditikam
Menurut Maruli, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjaga situasi keamanan di wilayah masing-masing. Karena itu, Pemda melakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan, termasuk meminta bantuan Dandim untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa pembubaran nobar film Pesta Babi merupakan bagian dari instruksi internal TNI ataupun bentuk sikap antikritik terhadap isi film tersebut.
“Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
