KASAD Maruli Singgung Biaya Produksi Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana?

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menyoroti proses produksi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang digarap oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Pale. Maruli mempertanyakan sumber pendanaan yang digunakan dalam penggarapan film tersebut, terutama terkait mobilitas dan aktivitas produksi yang dinilai membutuhkan biaya besar.

Dalam keterangannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Maruli menilai produksi film dokumenter itu tidak dilakukan dengan biaya kecil. Ia menyinggung berbagai kebutuhan logistik yang harus dipenuhi selama proses pengambilan gambar.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana?" kata Maruli.

KSAD juga menyoroti aktivitas kru produksi yang harus melakukan perjalanan ke berbagai lokasi untuk membuat dokumentasi film tersebut. Menurut dia, kegiatan seperti itu tentu memerlukan dukungan finansial yang besar.

"Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduitlah," ujarnya.

Baca Juga: Gudang Plastik di Cengkareng yang Terbakar Kemarin Masih Berasap, Damkar Siapkan Ekskavator

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan adanya pihak tertentu yang menjadi penyandang dana di balik produksi film dokumenter tersebut, Maruli tidak memberikan jawaban secara tegas. Ia hanya menanggapi singkat pertanyaan tersebut.

"Ya, silakan aja. Ya kan? Anda yang bilang ada yang mendanai ya," tutur dia.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah laporan pelarangan kegiatan nonton bareng di beberapa daerah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi untuk melarang pemutaran film tersebut.

Menurut Yusril, penghentian kegiatan nobar di sejumlah lokasi lebih berkaitan dengan persoalan administratif di tingkat lokal, bukan instruksi pemerintah pusat.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya pola pelarangan yang dilakukan secara terpusat oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Baca Juga: Perusahaan Swiss dan AS Curhat ke Purbaya soal Hambatan Investasi di Danau Toba dan Mandalika

Yusril menjelaskan dokumenter tersebut memuat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap berdampak terhadap lingkungan hidup, kelestarian alam, dan hak ulayat masyarakat Papua.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.

Meski demikian, Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak langsung bereaksi hanya karena judul film yang dianggap kontroversial. Ia menilai ruang diskusi dan perdebatan publik tetap perlu dibuka agar masyarakat dapat menilai isi film secara kritis.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.