Pemerintah Siapkan Perpres AI untuk Dorong Inovasi dan Tata Kelola yang Bertanggung Jawab

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai landasan tata kelola nasional. Regulasi ini ditujukan untuk mendorong inovasi teknologi sekaligus memastikan pengembangannya berlangsung secara etis, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem AI yang dapat dipercaya.

“Ke depan, Indonesia berencana memperkenalkan Peraturan Presiden tentang Artificial Intelligence. Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang terpercaya,” kata Ismail dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Pernyataan itu disampaikan Ismail saat menghadiri forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group yang digelar di Tokyo, Jepang, pada Senin, 16 Maret 2026. Dalam forum tersebut, ia menyoroti besarnya peluang AI dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa perkembangan AI membawa sejumlah tantangan, mulai dari penyebaran misinformasi dan deepfake hingga potensi bias, diskriminasi, serta ancaman terhadap privasi data dan keamanan siber. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara inovasi dan mitigasi risiko dalam tata kelola AI.

Baca Juga: E-Retail dan Marketplace Tumbuh 6,19 Persen, Cerminkan Perluasan Ekonomi Digital

Pendekatan tersebut mencakup pengembangan AI yang berpusat pada manusia (human-centered AI), penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan fondasi ekosistem digital melalui infrastruktur, tata kelola data, dan peningkatan kapasitas talenta digital.

“Bagi Indonesia, kecerdasan artifisial bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi bagaimana inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia,” kata Ismail.

Selain Perpres, pemerintah juga sedang merampungkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional sebagai panduan strategis pengembangan AI yang inklusif, bertanggung jawab, dan kompetitif. Dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip etika utama seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Baca Juga: BPS Petakan Ekonomi Digital Lewat Sensus Ekonomi 2026

Ismail menegaskan bahwa faktor kepercayaan menjadi kunci utama dalam keberhasilan adopsi AI.

“Membangun kepercayaan terhadap AI membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data dan privasi yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif dalam pemanfaatan teknologi AI,” jelasnya.

Dalam forum Hiroshima AI Process, Indonesia juga mendorong kerja sama global dalam tata kelola AI, termasuk pertukaran praktik terbaik, pengembangan standar internasional untuk AI yang tepercaya, peningkatan kapasitas negara berkembang, serta inovasi yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.

“Artificial intelligence akan membentuk masa depan masyarakat kita. Tanggung jawab bersama kita adalah memastikan masa depan tersebut aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi semua,” ujar Ismail.

(Sumber: Antara)