Rosan Roeslani Buka Suara soal Pengalihan PT Agincourt Resources

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menanggapi isu pengalihan PT Agincourt Resources dengan menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian langkah komprehensif untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut mencakup pengkajian terhadap berbagai aspek, mulai dari hukum, teknis produksi, hingga bisnis yang sedang berjalan serta strategi perusahaan ke depan.

“Menanggapi beberapa pertanyaan media yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kami telah menerapkan langkah-langkah seperti, namun tidak terbatas pada pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources,” ujar Rosan dalam pernyataan media tertulis, Senin, 9 Februari 2026.

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan pertemuan serta komunikasi langsung dengan manajemen PT Agincourt Resources. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif antara pemerintah dan perusahaan.

Selain itu, Rosan menyampaikan bahwa perkembangan hasil kajian serta koordinasi lintas instansi telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

“Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi,” kata Rosan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari PT Agincourt Resources. Surat tersebut memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi dan lingkungan operasional, serta kepatuhan perusahaan terhadap peruntukan kawasan.

Seiring dengan proses tersebut, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian dan lembaga terkait guna pembahasan lebih lanjut. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh proses pengalihan berjalan dalam koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

Rosan menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap hati-hati dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan sektor investasi strategis. Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor terhadap iklim investasi nasional.

“Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.