Wamen Todotua Sebut Negara Hadir Beri Kepastian Investasi Bagi SPBU Swasta

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian investasi bagi para pelaku usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia. Ia menyatakan, kehadiran negara penting untuk memastikan kelangsungan investasi, baik bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Kami Kementerian Investasi tidak masuk dalam ranah kebijakan teknis, tetapi kita masuk dalam konteks bagaimana bisa memberikan kepastian bagi para pelaku usaha swasta baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di negara kita,” ujar Todotua dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Kementerian Investasi mengundang sejumlah pihak dalam pertemuan tersebut, di antaranya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina Patra Niaga, serta para pelaku usaha SPBU swasta.

“Jadi, kita berkumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha swasta ini kepada Kementerian Investasi, keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita serta terkait dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta,” jelas Todotua.

Menurutnya, semangat utama dari pertemuan itu adalah memastikan peran negara hadir dalam mengelola isu kepastian investasi di Tanah Air.

“Kita coba kembali mengelola dan memang dari Bapak Dirjen Migas dan teman-teman BPH Migas sudah berbicara bahwa ini juga dalam perjalanannya, atas masukan yang diberikan sudah mulai ada kolaborasi bilateral, kooperasi antara teman-teman pelaku usaha non-Pertamina dengan Pertamina dalam rangka menutup kondisional sampai dengan akhir tahun ini,” katanya.

Todotua menambahkan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di sejumlah SPBU swasta belakangan ini terjadi akibat adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi.

“Dengan demikian, hal ini berdampak terhadap bertambahnya volume daripada kuota penjualan SPBU-SPBU swasta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Todotua menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk menjaga keberlangsungan investasi para pelaku usaha swasta.

“Kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka, karena para pelaku usaha (swasta) ini sudah memiliki perencanaan terhadap investasi yang eksisting dan perencanaan-perencanaan investasi mereka ke depannya,” katanya.

Ia menuturkan, investasi yang stabil dan berkelanjutan akan menciptakan efek berantai terhadap perekonomian nasional.

“Investasi itu pada dasarnya akan memiliki dampak terhadap ekosistem ekonomi yang sudah terbangun baik dari segi penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya industri seperti UMKM atau industri vendor pendukung terhadap keberadaan investasi itu sendiri,” ungkapnya.

“Dan ini yang harus kita jaga dan kita kelola. Negara wajib untuk memberikan kepastian investasi baik itu terhadap pelayanan perizinan regulasi kebijakan dan lain-lain,” sambung Todotua.

Ia menutup dengan menegaskan pentingnya stabilitas investasi bagi perekonomian nasional.

“Dengan demikian, seluruh investasi yang ada di negara ini bisa stabil, baik, dan bertumbuh sehingga hal itu akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa,” pungkasnya.

(Sumber: Antara)