Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa daya saing produk Indonesia menjadi faktor utama dalam menjaga performa investasi nasional. (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah perusahaan swasta penyalur bahan bakar minyak (BBM), termasuk Shell dan BP-AKR, melaporkan persoalan kekosongan stok BBM ke Kementerian Investasi/BKPM. Mereka mengaku sudah berminggu-minggu mengalami kesulitan pasokan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat keluhan dari para pelaku usaha tersebut. Menurutnya, isu utama yang disampaikan berkaitan dengan kepastian pasokan dan keberlanjutan investasi sektor energi, terutama akibat adanya pembatasan kuota impor BBM.
“Kami mengumpulkan para pelaku usaha ini karena ada surat resmi yang masuk mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia, yang berkaitan dengan isu pembatasan impor BBM,” ujar Todotua dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mencari solusi atas persoalan ini. BKPM pun mempertemukan pihak swasta dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas opsi kebijakan yang bisa ditempuh.
Todotua menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor agar target pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
Baca Juga: Wamen Investasi Todotua Pasaribu: Indonesia Siap Jadi Pemimpin Transisi Energi Global
“Situasi ini perlu dikelola dengan baik agar rencana pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa berjalan konsisten,” katanya.
Salah satu opsi yang dibahas adalah penambahan kuota impor BBM bagi perusahaan swasta. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian ESDM.
“Memang ada usulan penambahan kuota impor BBM. Tapi kami juga melihat bahwa Pertamina masih memiliki porsi kuota yang cukup besar. Nanti kita lihat mekanisme kerja sama bisnis antarperusahaan (B2B)-nya seperti apa,” jelas Todotua.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pihaknya belum berencana menambah kuota impor BBM tahun ini.
Menurut Laode, kebutuhan nasional saat ini masih dapat dipenuhi melalui kuota yang sudah dimiliki Pertamina, sementara kuota impor untuk perusahaan swasta sudah disesuaikan dengan kebutuhan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Wamenaker: Belum Ada Laporan Resmi PHK di PT SBA Textile Bandung
“Sebenarnya kapasitas impor kita sudah cukup 100 persen. Tidak perlu penambahan lagi,” ujar Laode.
Ia menambahkan, ESDM tetap membuka peluang bagi swasta untuk memanfaatkan kuota impor milik Pertamina apabila dibutuhkan dalam skema kerja sama tertentu.
Beberapa SPBU milik swasta seperti Shell dan BP belakangan mengalami kelangkaan pasokan di sejumlah wilayah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna BBM non-subsidi serta berpotensi mengganggu stabilitas iklim investasi sektor energi.
Pemerintah tengah berupaya menyeimbangkan antara kebijakan pembatasan impor, kemandirian energi nasional, dan keberlanjutan investasi asing di sektor migas.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
