Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa terdapat 23 izin pertambangan yang berada di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ada total 23 (izin tambang), ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), ada kontrak karya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Dari total tersebut, 23 izin tambang meliputi empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam yang tersebar di ketiga provinsi tersebut. Komoditas yang dikelola mencakup emas, bijih besi, timbal, dan seng.
“Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) akan tegas mengevaluasi, akan memberi sanksi bagi yang merusak lingkungan,” tambah Anggi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, di Provinsi Aceh tercatat satu KK komoditas emas yang izinnya terbit pada tahun 2018. Selain itu, terdapat tiga IUP komoditas emas yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan 2017, tiga IUP komoditas besi yang aktif dalam rentang 2021–2024, serta tiga IUP komoditas bijih besi DMP yang diterbitkan antara 2011 hingga 2020. Provinsi ini juga memiliki dua IUP bijih besi lain yang berlaku sejak 2012 hingga 2018.
Baca Juga: Bahlil Sebut Banjir di Sumbar Bukan Karena Tambang, Aceh dan Sumut Proses Pengecekan
Terdapat pula satu Kontrak Karya yang lokasinya berada di perbatasan Aceh–Sumatera Utara dengan komoditas timbal dan seng, berlaku sejak 2018.
Untuk Provinsi Sumatera Utara, tercatat dua KK komoditas emas DMP yang diterbitkan pada 2017 dan 2018, serta satu IUP komoditas tembaga DMP dengan masa berlaku mulai tahun 2017.
Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki empat IUP komoditas besi yang izinnya keluar pada 2019–2020, satu IUP bijih besi yang berlaku sejak 2013, satu IUP timah hitam yang aktif sejak 2020, serta satu IUP komoditas emas yang mulai berlaku pada 2019.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang diduga turut berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah-wilayah tersebut.
“Di Sumatera Barat, di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi, kita lagi melakukan evaluasi,” kata Bahlil.
(Sumber : Antara)
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memberi keterangan ketika ditemui, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025. ANTARA/Putu Indah Savitri (Antara)