Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalila usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 26 November 2025. ANTARA/Mentari Dwi Gayati. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tidak keberatan dengan penugasan baru TNI untuk menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, pelibatan aparat keamanan sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan dari potensi sabotase pihak-pihak tertentu.
"Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting," ujarnya di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam menjaga aset strategis bangsa.
"Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara," ucapnya.
Baca Juga: Purbaya dan Bahlil Pastikan Pasokan LPG Aman Jelang Nataru
Ia menegaskan bahwa ancaman serta risiko sabotase selalu mungkin terjadi, sehingga keterlibatan TNI dalam pengamanan menjadi relevan dan diperlukan.
"Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada," tambahnya.
Bahlil Lahadalia (NTVnews.id)
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) akan ditugaskan menjaga seluruh kilang minyak BUMN. Ia menilai fasilitas tersebut merupakan bagian dari industri strategis yang berpengaruh besar terhadap kedaulatan negara.
"Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie dalam jumpa pers seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin, 24 November 2025.
Baca Juga: Usai Ratas di Hambalang, Bahlil Bakal Tertibkan Tambang Ilegal
Sjafrie menambahkan bahwa penugasan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang tercantum dalam Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman sehingga langkah pengamanan fisik dapat dilakukan secara tepat.
"Untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
