Bahlil Lahadalia (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar penegakan aturan tetap dilakukan terhadap berbagai aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Bahlil menuturkan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan proses hukum bila ditemukan indikasi kegiatan pertambangan ilegal.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," ujar Bahlil dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Kamis, 24 November 2025 malam.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi dari tim mengenai dugaan penambangan ilegal tersebut.
Baca Juga: Purbaya dan Bahlil Pastikan Pasokan LPG Aman Jelang Nataru
Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diketahui telah mengirim tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Meski demikian, Bahlil mengaku tidak turut serta dalam kegiatan tersebut.
Menanggapi pertanyaan mengenai aktivitas pertambangan nikel di wilayah itu, ia menegaskan bahwa wewenang Kementerian ESDM hanya berfokus pada rekomendasi untuk hilirisasi nikel.
Bahlil Lahadalia (NTVnews.id)
Untuk urusan keamanan dan fasilitas bandara, Bahlil menyebut terdapat kementerian lain yang memiliki kewenangan teknis.
"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," jelasnya.
Baca Juga: Bahlil Temui Prabowo di Istana, Laporan PNBP Sampai RDMP Balikpapan
Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memiliki status resmi dan tercatat sebagai bandara yang sah di mata pemerintah.
Keterangan tersebut disampaikan setelah munculnya perdebatan publik terkait dugaan bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa keterlibatan otoritas negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, menyebut bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk memastikan aspek operasional bandara berjalan sesuai regulasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
