Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tahap awal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan.
Ia menyebut tantangan terutama implementasi MBG terkait kesiapan rantai pasok pangan dan kapasitas logistik khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ucap Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 dalam rapat paripurna DPR, Selasa 14 Juli 2026.
Baca juga: Purbaya Usai S&P Pertahankan Rating RI: Bukan Indonesia Cemas, Tapi Menuju Indonesia Emas
Baca juga: Purbaya: Keputusan S&P Pertegas Kredibilitas Kebijakan Ekonomi Indonesia
"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," lanjutnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memperkuat ekosistem pasokan pangan dengan melibatkan berbagai pihak di daerah.
Purbaya menjelaskan, SPPG diarahkan untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta masyarakat lokal agar dapat menyerap bahan pangan secara langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan-pangan langsung dari petani, petenak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
