Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam Townhall Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025. (ANTARA/Maria Cicilia Galuh) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas memastikan bahwa Indonesia menargetkan untuk tidak lagi melakukan impor garam pada akhir tahun 2027.
"Akhir 2027 seluruh model garam, insya Allah kita sudah punya. Nggak perlu impor lagi," ujar Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor garam untuk kebutuhan industri. Namun demikian, untuk kebutuhan garam konsumsi nasional, Indonesia telah mampu memenuhi pasokan dari produksi dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan mencapai swasembada garam pada akhir 2027.
Ia menuturkan, pemerintah tengah melakukan langkah bertahap untuk menekan impor garam secara signifikan mulai 2025 hingga 2026.
"Jadi garam konsumsi, garam industri, aneka pangan, garam untuk farmasi, semuanya masih impor. Di bawah koordinasi Pak Menko (Zulhas), sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa akhir 2027 soal swasembada garam sudah bisa dijalani seluruh jenis, sehingga tidak impor lagi," jelas Trenggono.
Baca Juga: Prabowo Mau Stop Impor Garam Konsumsi Mulai Tahun Depan
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi garam di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang tengah dibangun di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat mencapai lima juta ton.
Pembangunan kawasan industri garam di wilayah paling selatan Indonesia itu dilakukan karena sebagian kebutuhan garam nasional masih dipasok dari luar negeri. Kabupaten Rote Ndao dipilih karena memiliki kualitas garam yang dinilai sangat baik berdasarkan hasil uji salinitas dan pengujian laboratorium.
Penetapan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025–2026 di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas lahan 10.764 hektare, tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
